Pemprovsu Bahas Persoalan Anak Dengan Organisasi Kemasyarakatan

foto: Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu
Iklan

MEDAN, Waspada.co.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) membahas persoalan anak dengan sejumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) agar dapat dirumuskan berbagai kebijakan untuk penanganannya.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumut (Sekdaprovsu), Dr Hj R Sabrina, hadir dalam diskusi yang digelar di Gedung Bina Graha, Jalan Diponegoro Medan, Selasa (15/9). Ormas yang hadir antara perwakilan FK Puspa Sumut, SOS Children Village Medan, Gugah Nurani Indonesia, DAAI TV, KOPASUDE, HAPSARI, Medan Plus, FJPI, Sahabat Kota, LPPA Marelan, dan lainnya.

Menurut Sabrina, berbagai permasalahan tentang anak tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu pihak saja. Untuk itu, Pemprovsu mengharapkan peran serta dari masyarakat, termasuk memberi masukan tentang berbagai permasalahan yang terjadi selama ini.

Berbagai permasalahan tersebut nantinya akan didata dan menjadi bahan masukan dalam merumuskan kebijakan penanganannya. Pada kesempatan tersebut, banyak masukan mengenai permasalahan anak di Sumut.

Mulai dari identitas anak tanpa orang tua, anak dengan HIV/AIDS, pandemi Covid-19 hingga perlunya lembaga independen yang mengawasi instansi yang menjalankan perlindungan anak. Setelah menerima masukan, Pemprovsu bersama setiap pihak yang terkait akan menentukan prioritas.

iklan

“Permasalahan yang kita tampung akan kita kategorikan, kita ambil prioritas, biar fokus dan kita tuntaskan bersama-sama, karena sedemikian banyaknya persoalan ini,” kata Sabrina.

Guru Besar USU, Rita Dalimunthe, menyampaikan empat permasalahan umum yang menimpa anak, antara lain ekonomi, sosial, kesejahteraan, dan pendidikan. Menurutnya, masukan yang ada tersebut harus diidentifikasi sesuai keempat sektor yang disebutkannya untuk dapat diselesaikan.

Selain itu, pemerintah dan publik harus memiliki wadah bersama yang membahas persoalan mengenai perempuan dan anak secara rutin. Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sumut, Nurlela, mengharapkan sinergi dapat terus terjaga antara pemerintah dengan masyarakat sehingga persoalan masyarakat dapat segera diselesaikan. (wol/aa/data2)

editor AUSTIN TUMENGKOL

Iklan