Paslon dan Pengamanan Pilkada Wajib Patuhi Aturan KPU

WOL Photo
Iklan

MEDAN, Waspada.co.id – Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, mengaku pada pelaksanaan tahapan Pilkada serentak 2020 sangat berbeda dengan sebelumnya. Pasalnya, Pilkada tahun ini akan menghadapi Covid-19.

“Situasi saat ini sangat berbeda karena pandemi Covid-19,” katanya saat kunjungan kerja di Mapolda Sumut, Selasa (29/9).

Untuk itu, sambung mantan Kapolda Sumut, para penyelenggara, peserta dan petugas pengamanan Pilkada serentak diwajibkan mematuhi Peraturan KPU No 13 tahun 2020.

“Tentunya peraturan KPU terbaru No 13 Tahun 2020 ini menjadi pedoman kepada penyelenggara, para peserta dan juga petigas yang melakukan pengamanan Pilkada, mematuhi PKPU tersebut,” sebutnya didampingi Kapolda Sumut, Irjen Pol Martuani Sormin.

Agus berharap, Pilkada 2020 di Indonesia dapat berjalan dengan aman dan lancar. “Dengan harapan Pilkada berjalan aman dan klaster baru Covid-19 tidak terjadi,” harapnya.

iklan

Untuk Polda Sumatera Utara sendiri, Agus menerangkan sudah melakukan antisipasi terhadap daerah rawan saat Pilkada. Polda Sumatera Utara sudah memetakan daerah kerawanan selama proses berjalannya tahapan Pilkada serentak.

“Perencanaan pengamanan Pilkada sesuai dengan tahapan sudah direncanakan dan kerawanan sudah dipetakan, sudah mempertimbangkan langkah-langkah antisipasi kerawanan yang ada,” terangnya.

Agus menambahkan, Kapolri Jenderal Idham Aziz telah mengeluarkan perintah agar seluruh personil Polri harus netral selama Pilkada berlangsung.

“Kapolri sudah keluarkan perintah bahwa netralitas Polri syarat utama, yang tidak melaksanalan akan ditindak,” pungkasnya.(wol/lvz/data3)

Editor: SASTROY BANGUN

Iklan