Maruarar Sirait: Revisi UU atau Perppu Pilihan Tepat Selamatkan Rakyat dalam Proses Pilkada

WOL Photo
Iklan

JAKARTA, Waspada.co.id – Apabila pemilihan kepala daerah (Pilkada) di 270 daerah tetap dilakukan, maka ada dua pilihan untuk tetap menjaga keselamatan dan kesehatan rakyat Indonesia. Yaitu dengan merevisi UU atau mengeluarkan Perppu baru.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Pembina Kelompok Studi Demokrasi Indonesia (KSDI), Maruarar Sirait, terkait dengan pernyataan Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi yang mengatakan bahwa KPU memperbolehkan para kandidat Pilkada Serentak 2020 menggelar konser musik sebagaimana diatur dalam pasal 63 ayat (1) PKPU 10/2020.

Kata Dewa, hal ini diatur dalam UU 6/2020 tentang Pilkada, sehingga PKPU mengikuti aturan tersebut. Dewa mengatakan dalam UU tersebut, sudah diatur bentuk-bentuk kampanye sehingga KPU tidak bisa mengubah dan meniadakannya.

“Mengingat bahwa pekan depan sudah masuk tahapan kampanye, pilihan tepat Perppu. Dan harus jelas ada larangan kampanye pengerahan masa. Sehingga ada UU yang memang relevan dengan situasi krisis dan bisa jadi basis baru bagi PKPU,” tegas Ara.

Sisi lain, sambung Maruarar, selain larangan kampanye dengan melibatkan banyak orang, juga harus diatur secara jelas terkait dengan pencoblosan pas hari-H. Sebab rata-rata dalam setiap TPS itu ada 350 pemilih.

iklan

“Bisa diatur misalnya dalam undangan, pemilih datang jam berapa, kemudian waktu pencoblosan juga bisa lebih panjang. Intinya tidak boleh ada kerumunan. Tak boleh dalam satu waktu, pemilih datang ramai-ramai. Ini harus benar-benar diatur dengan tegas,” sambung Ara.

Hal yang tak kalah penting lainnya, lanjut Ara, adalah memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar protokol kesehatan, terutama bagi calon pemimpin daerah. Bukan hanya dengan sanksi disekolahkan atau ditunda pelantikannya, melainkan harus tegas didiskualifikasi sejak awal.

“Jadi ada unsur preventif. Tidak terlambat Dan kan demi bangsa dan negara, demi keselamatan rakyat Indonesia,” tegas Ara.

Sebelumnya, Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mengatakan bahwa bila memang tidak ada jaminan penerapan protokol kesehatan Covid-19 di seluruh tahapan Pilkada maka Perludem mendesak agar Pilkada kembali ditunda saja.

“Jika pemerintah, KPU, dan DPR tidak dapat memastikan protokol kesehatan akan dipenuhi secara ketat, kami mendesak agar tahapan Pilkada 2020 ditunda terlebih dahulu sehingga pelaksanaan Pilkada tidak menjadi titik baru penyebaran Covid-19,” kata Fadli.

Selain Perludem, Tim Pemantau Pilkada 2020 Komnas HAM, Hairansyah, mengatakan bahwa Komnas HAM mengusulkan agar pelaksanaan tahapan pilkada serentak ditunda untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19 yang hingga sekarang dinilai belum terkendali. Apalagi saat ini sudah lebih dari 210 ribu kasus Covid-19 terjadi di Indonesia dengan korban jiwa lebih dari 8.500 jiwa.

Sementara itu, tidak kurang 110 dokter dan sekitar 70 paramedis meninggal dalam tugas merawat pasien Covid-19 atau berkaitan dengan Virus Corona baru ini. Di sisi lain, saat ini, sudah ada 63 bakal calon peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) yang sementara ini telah terkonfirmasi positif Covid-19.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, juga sudah mengingatkan bahwa Pilkada di era pandemi Covid-19 masih meninggi sungguh beresiko tinggi. Ia mengingatkan, ancaman wabah corona harus menjadi perhatian dan pertimbangan penting dan utama. Wabah ini tidak dapat diajak bernegosiasi dan kompromi seperti dunia politik. Menurutnya, era kenormalan baru malah dapat menjadi ruang terbuka bagi sang virus untuk melakukan proses penularan yang berbahaya.

“Ibarat buah simalakama, maju kena mundur kena. Inilah situasi politik pilkada dan pandemi yang saling berkorelasi. Kita berada di dua dunia yang darurat ini, yang wajib seksama tingkat tinggi dalam menyikapinya,” imbuh Haedar.(wol/mrz/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

Iklan