Jokowi Minta Daerah Tak Buru-buru Menutup Wilayah

Presiden Joko Widodo. (Foto: Okezone.com/Youtube Setpres)
Iklan

JAKARTA, Waspada.co.id – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar kepala daerah tak buru-buru menutup wilayah dalam mengendalikan penyebaran virus corona (Covid-19). Jokowi menekankan pengendalian Covid-19 dilakukan dengan strategi intervensi berbasis lokal.

“Strategi intervensi berbasis lokal, untuk intervensi pembatasan berskala lokal ini penting sekali dilakukan, sehingga sekali lagi, jangan buru-buru menutup wilayah, menutup sebuah kota, sebuah kabupaten,” ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas soal ‘Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional’ yang disiarkan daring melalui akun Youtube Sekretariat Presiden, Senin (14/9).

Jokowi menuturkan, penerapan strategi intervensi berbasis lokal ini dilakukan secara berjenjang hanya di wilayah yang termasuk zona merah mulai dari tingkat RT, RW, desa.

Cara tersebut diyakini lebih efektif karena tak seluruh wilayah di suatu daerah termasuk zona merah.

“Penangannya lebih detail dan bisa lebih fokus karena dalam sebuah provinsi misalnya ada 20 kabupaten/kota tidak semua berada di posisi merah semua, sehingga penanganannya tentu saja jangan digeneralisir,” katanya.

iklan

Menurutnya, dalam satu daerah ada wilayah yang termasuk zona kuning atau hijau yang berarti risiko rendah penularan Covid-19. Untuk itu, ia meminta agar kepala daerah selalu melihat data sebaran sebelum menerapkan kebijakan pembatasan di wilayahnya.

Ia menegaskan bahwa segala keputusan dalam merespons penambahan kasus di provinsi, kabupaten, maupun kota, tetap berbasis pada data sebaran.

Mantan wali kota Solo dan eks Gubernur DKI Jakarta itu meyakini jika berlandaskan pada data, intervensi yang diterapkan akan berjalan efektif.

“Di sebuah kota atau kabupaten pun sama, tidak semua kelurahan, tidak semua desa, tidak semua kecamatan, tidak merah semua. Ada yang hijau ada yang kuning. Oleh karena itu, memerlukan treatment-nya berbeda-beda,” ucap Jokowi.

Dia juga meminta peningkatan manajemen penanganan untuk klaster-klaster penularan di suatu wilayah, khususnya di delapan provinsi dengan kasus tertinggi.

Delapan provinsi tersebut yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua. “Sekali lagi manajemen penanganan klaster-klaster intervensi lokal ini perlu ditingkatkan, terutama di delapan provinsi yang jadi prioritas sejak dua bulan lalu saya sampaikan,” tuturnya.

Jokowi sebelumnya telah menyampaikan bahwa penerapan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) atau komunitas lebih efektif.

DKI Jakarta diketahui menjadi wilayah yang kembali menerapkan PSBB ketat di tengah lonjakan kasus Covid-19.

Sejumlah kebijakan penting yang diterapkan selama PSBB yakni larangan isolasi mandiri, kapasitas kantor 25 persen, mal tetap beroperasi, termasuk pembatasan angkutan umum.

Selain itu, pada pekan lalu, Jokowi juga menekankan fokus utama pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 adalah tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Menurut Jokowi, penanganan di sektor kesehatan yang baik menjadi kunci agar penanganan ekonomi juga dapat berjalan baik.

“Kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi kita baik. Artinya fokus kita tetap nomor satu adalah kesehatan,” kata Jokowi dalam sidang kabinet paripurna, 7 September 2020.

Untuk itu, Jokowi meminta jajarannya fokus pada upaya penanganan pandemi Covid-19. Mantan gubernur DKI Jakarta itu meyakini, dengan penanganan pandemi yang baik maka kegiatan perekonomian juga akan membaik. (cnnindonesia/ags/data2)

Iklan