Ini Jawaban KPU Medan Terkait Gugatan Penundaan Pilkada 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan, Agussyah Damanik. (ist)
Iklan

MEDAN, Waspada.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan digugat oleh Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama, (GNPF-Ulama) terkait Pilkada Kota Medan 2020. Pasalnya, Kota Medan masih berada di zona merah Covid-19.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Kota Medan, Agussyah Ramadani Damanik, mengatakan gugatan yang diajukan GNPF-Ulama terhadap KPU Kota Medan merupakan hak setiap warga negara Republik Indonesia.

“Kalau memang benar ada gugatan terhadap KPU Kota Medan, menurut saya, itu menjadi hak publik dalam menempuh upaya hukum,” katanya, kepada Waspada Online, Sabtu (19/9).

Namun, KPU Kota Medan belum dapat menggambil sikap terkait gugatan yang diajukan oleh GNPF-Ulama.

“Namun, kita tunggu dululah rilis pemberitahuan resminya dari pengadilan supaya bisa kami pelajari materi dan tuntutannya seperti apa,” pungkasnya.

iklan

Sementara di lain tempat, Humas PN Medan, Immanuel Tarigan, yang dihubungi via ponsel membenarkan informasi tentang adanya gugatan warga agar pelaksanaan Pilkada Kota Medan ditunda.

“Perkara gugatannya sudah didaftarkan. Kalau nomor register perkara berikut siapa penggugat serta para pihak tergugat,” ucapnya.

“Setelah para pihak keseluruhannya hadir, maka dianjurkanlah untuk berdamai (proses mediasi, red) selama 30 hari. Bila tidak tercapai perdamaian kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara,” tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah warga tergabung dalam Pokja Pilkada GNPF-Ulama Sumut, Kamis (17/9) lalu mengajukan gugatan ke PN Medan agar Pilkada Kota Medan yang dijadwalkan 9 Desember 2020 mendatang sebaiknya ditunda karena pandemi Covid-19 belum berakhir, bahkan setiap Kecamatan di Kota Medan berada di zona merah. (wol/ryan/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

Iklan