Fritz: ASN Berkampanye di Medsos Terancam Pidana

WOL Photo
Iklan

MEDAN, Waspada.co.id – Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), Fritz Edward Siregar, menegaskan aparatur sipil negara (ASN) berkampanye di media sosial (medsos) dan tidak netral selama Pilkada Serentak 2020 terancam pidana.

“Bawaslu bisa mengawasi ASN berkampanye di media sosial, bila adanya dugaan pelanggaran netralitas perlu disampaikan ke Komisi ASN. Jadi, kalau ada unsur pidana diteruskan kepada kepolisian.Apabila hoax, maka dilakukan tag down. Jadi, ASN berkampanye di media sosial bisa diancam pidana,” tegas Fritz di kantor Bawaslu Kota Medan, Senin (14/9).

Dijelaskan, pengguna media sosial semakin tinggi di Medan. Karena itu, Fritz yakin Bawaslu Kota Medan dapat mengawasi media sosial tidak hanya di facebook, youtube, instagram maupun twitter, tetapi bisa lakukan pengawasan melalui whatsapp.

“Harapan kita, kepada ASN dan masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial selama Pilkada. Tidak sembarangan memberikan tanda like pada status orang lain dalam proses pencalonan atau berita hoax. Perlu diingat bahwa Pilkada proses demokrasi yang harus kita dukung bersama,” pungkas Komisioner Bawaslu itu.

Selain itu, kata Fritz, pihaknya akan supervisi ke sejumlah daerah seperti Serdang Bedagai, Siantar, Simalungun, Asahan, Tobasa, Samosir, Pakpak Bharat, Dairi, Karo, Binjai serta Medan. Dikatakan, dirinya telah cek persiapan seluruh Bawaslu kabupaten/kota melaksanakan fungsi pengawasan terhadap protokol kesehatan.

iklan

“Masalah kesehatan turut menjadi perhatian serius bagi Bawaslu Kota hingga kecamatan dan kelurahan. Ini kita cek, adakah yang terkena Covid-19?!” tanya Fritz.

Anggota Bawaslu RI ini juga telah mengecek persiapan mengenai pendaftaran calon. Khusus Sumatera Utara, Fritz menemukan ada beberapa kejadian atau kasus. Selain itu, dicek juga penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di seluruh kabupaten/kota.

Ketua Bawaslu Kota Medan, Payung Harahap, mengatakan jajarannya mengapresiasi kunjungan Fritz selaku anggota Bawaslu RI. Payung menegaskan akan melaksanakan fungsi pengawasan, khususnya mengenai netralitas ASN.

Bawaslu Kota Medan juga akan sosialisasi netralisasi ASN yang melibatkan pihak kecamatan dan kelurahan. Harapannya, para ASN dapat memposisikan dirinya secara netral di Pilkada Serentak 2020 mendatang.

“Perlu diketahui Panwascam dan Panwaslu Kelurahan sudah kita dorong untuk mengawasi agar melaporkan adanya ASN yang tidak netral. Jadi, kita tidak ingin pelanggaran ini terjadi di kalangan ASN yang bisa mengancam kepada pidana yang diproses dalam Sentra Gakkumdu Bawaslu,” tegas Payung. (wol/ril/data2)

Editor: AUSTIN TUMENGKOL

Iklan