EDITORIAL: Simalakama Pilkada

Ilustrasi
Iklan

Waspada.co.id – Riuh desakan penundaan Pilkada Serentak 2020 semakin kencang, atas kekhawatiran semakin meningkatnya penyebaran virus nan mematikan, Corona yang dikenal dengan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Elemen masyarakat sipil yang terdiri dari Netgrit, Netfid, Perludem, PUSaKO FH Unand, Puskapol UI, Rumah Kebangsaan, Kopel, JPPR, KIPP Indonesia, dan PPUA Disabilitas bahkan telah menggelar petisi daring untuk mendorong penyelenggaraan Pilkada pada tahun 2021.

Tak sampai di situ, organisasi keagamaan terbesar di negara ini pun bersama tokoh dan elit lembaga legislatif telah pula mengemukakan pendapat yang sama, NU dan Muhammadiyah sepakat meminta “Pilkada 2020 Harus Ditunda.”

Namun, semudah itukah Pemerintah Jokowi melakukan penundaan Pilkada 2020? Jawabannya tentu tidak, Pemerintah pun sudah bulat bahwa perhelatan demokrasi di daerah ini harus tetap terselenggara, apapun tipe zona wilayahnya. Pilkada 2020 akan tetap terlaksana.

Bahwa Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri, DPR RI dan KPU RI sudah memutuskan Pilkada Serentak harus tetap dilaksanakan. Sebagaimana kesimpulan dalam rapat antara tiga lembaga itu beberapa waktu lalu.

iklan

Melalui kesimpulan tersebut juga diketahui bahwa Komisi II menyetujui usulan perubahan Rancangan Peraturan KPU RI tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

“Dengan syarat bahwa semua tahapan Pilkada harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan, berkoordinasi dengan gugus tugas Covid-19, serta tetap berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi,” demikian bunyi kesimpulan rapat tersebut.

Keputusan ini diambil dalam waktu bersamaan dengan inisiatif sejumlah organisasi masyarakat sipil yang menolak pelaksanaan hari pemungutan suara sesuai dengan jadwal yang ditentukan Perppu No.2 Tahun 2020, yakni pada 9 Desember 2020.

Kuat asumsi, elit politik menilai apabila Pilkada 2020 ditunda, maka 270 daerah akan dipimpim Pelaksana Tugas (Plt). Maka kondisi ini dikatakan tidak “menguntungkan” bagi jalannya pemerintahan.

Bahkan, disebutkan apabila Pilkada 2020 ditunda, judtru akan menciptakan ketidakpastian politik. Ditengah upaya pemerintah menyelamatkan ekonomi bangsa plus harus fokus menyelamatkan ratusan ribu nyawa rakyat terpapar Covid.

Pilkada pun laksana Buah Simalakama, jika dilaksanakan akan lebih banyak nyawa melayang, bila ditunda maka ekonomi tak akan berjalan. Apalagi ekonomi negara diambang resesi.

Di Sumatera Utara, pasien Covid-19 yang terkonfirmasi positif sudah mendekati 10 ribu orang, 5 ribu orang lebih sembuh, dan telah menewaskan 400 orang lebih.

Di Indonesia sendiri, angka pasien Covid-19 yang terkonfirmasi positif sudah lebih dari 250 ribu orang, sembuh 180 ribu orang lebih, dan menewaskan lebih dari 10 ribu orang.

Sementara di dunia, 31 juta orang lebih sudah terpapar Covid-19, meski 21 juta orang lebih dinyatakan sembuh, namun telah menghilangkan hampir 1 juta nyawa penduduk dunia.

Akankah Pemerintah, dan kita sendiri benar-benar siap dengan kondisi ini? Semoga masker-mu benar-benar ‘menyelamatkan’ kita dari terjangan virus mematikan ini. Seluruh elemen bangsa akan memikul tanggung jawab, tak hanya pemerintah tapi juga di pundak kita masing-masing. Waspadalah!

(**)

Iklan