Dorong Pembangunan Responsif Gender, Sabrina Dukung Keterlibatan Perempuan di Legislatif

Iklan

MEDAN, Waspada.co.id – Keterwakilan perempuan di legislatif kabupaten/kota di Sumatera Utara belum mencapai 30%, begitu pula tingkat provinsi masih 15%. Padahal, UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengharuskan penyertaan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat.

“Untuk itu, perempuan yang ingin terjun dan terlibat dalam pembangunan khususnya melalui legislatif sangat didukung. Banyak dampak penting keterlibatan perempuan di politik, salah satunya mendorong perwujudan pembangunan yang responsif gender,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Sumut (Sekdaprovsu) Dr Hj R Sabrina pada Pelatihan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, dan Sosial di Sumut di Gedung Bina Graha Medan, Senin (28/9).

Menurut Sabrina, keterlibatan perempuan dalam politik khususnya legislatif penting lantaran politik identik dengan pengambilan keputusan. Diharapkan dengan semakin banyaknya perempuan terjun ke politik maka aspirasi, kondisi, dan permasalahan nyata perempuan di lapangan dapat terserap dan diakomodir dalam agenda pembangunan.

“Selain itu, partisipasi perempuan di politik juga merupakan hak dan kewajiban seorang warga negara yakni perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk bisa berpartisipasi di bidang apapun termasuk politik. Artinya, tidak ada diskriminasi. Perempuan juga punya potensi, kualitas, dan kesempatan,” katanya.

Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan, lanjut Sabrina, terdapat dalam tujuh garis besar konsepsi Nawacita. Tujuh garis besar tersebut yakni tidak berlaku diskriminatif terhadap kelompok atau golongan tertentu dalam negara, menjamin kesetaraan dengan warga negara lainnya, memperjuangkan pemenuhan kuota perempuan 30% dalam ranah parpol, juga dalam lembaga eksekutif, judikatif, dan legislatif.

iklan

“Memenuhi kebutuhan dan perlindungan sosial bidang kesehatan dan menyediakan jaminan persalinan gratis bagi setiap perempuan yang melakukan persalinan, menyelenggarakan pendidikan 12 tahun yang berkualitas dan tanpa biaya di seluruh Indonesia serta menerapkan nilai-nilai kesetaraan gender, melaksanakan semua undang-undang penghentian kekerasan terhadap perempuan dan menginisiasi pembuatan peraturan perundang-undangan bagi semua pekerja rumah tangga di dalam maupun luar negeri,” jelas Sabrina.

Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sumut, Nurlela, menyampaikan bahwa pelatihan tersebut diikuti oleh 50 anggota legislatif perempuan di Sumut. Mereka terdiri atas lima anggota DPRD Sumut dan 45 anggota DPRD kabupaten/kota.

“Pelatihan diharapkan mampu membekali anggota legislatif perempuan agar senantiasa memberi solusi alternatif meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak di masa mendatang. Terpenting, mereka terus mengembangkan isu perempuan dan anak serta kesetaraan gender dalam memutuskan peraturan maupun kebijakan daerah,” tutur Nurlela.

Pembekalan materi disampaikan Asisten Deputi Bidang Kesetaraan Gender KPPPA RI Darsono tentang Tugas dan Fungsi DPRD yang Berperspektif Gender, Kabid II Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Sumut Fazri Efendi Pasaribu tentang Perempuan dan Politik: Peluang, Tantangan dan Hambatan serta Ketua Pusat Studi Gender (PSGA) USU Ritha Dalimunthe tentang Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan. (wol/aa/data2)

editor AUSTIN TUMENGKOL

Iklan