Civitas Akademik Desak Konflik Badan Penyelenggara Kampus ITM Berdamai

WOL Photo
Iklan

MEDAN, Waspada.co.id – Konflik di antara Pengurus Yayasan dan Pembina Yayasan Dwi Warna Institut Teknologi Medan (ITM) berbuntut sanksi dari Derektorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Kampus ITM mendapat sanksi administrasi berat, hal tersebut tertuang dalam surat bernomor: 816/E.E3/WS/2020 tertanggal 26 Agustus 2020.

Hal tersebut dibenarkan oleh Rektor yang ditunjuk langsung oleh pimpinan yayasan, Ir. Ramlan Tambunan MSc saat dikonfirmasi Waspada Online, Rabu (16/9).

Dikatakan, konflik di kampus kuning tersebut akan berakhir kalau yayasan dan pembina menyelesaikan konflik yang terjadi. Karena menurutnya yang berkonflik saat ini adalah antara sesama pemilik yayasan.

“Harusnya Pak Cemerlang dan Pak Rizal Masri memikirkan nasib para mahasiswa, ITM ini kan lembaga untuk mencerdaskan anak bangsa, jadi saya harap kembali baguslah,” ungkapnya.

iklan

Senanda dengan itu, Rektor terpilih melalui Sidang Senat Dr Kuswandi ST MT, mengungkapkan permasalahan yang ada di ITM adalah dampak dari konflik badan penyelenggara, dalam hal ini yayasan.

“Adanya surat penjatuhan sanksi administratif yang diberikan oleh Kemendikbud merupakan teguran agar konflik di antara yayasan dan pembina bisa diselesaikan dengan perdamaian,” ucapnya.

Selain itu, Kuswandi mengungkapkan, dalam permasaahan tersebut Yayasan dan Pembina ITM harus melakukan konsultasi kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) untuk membahas langkah apa yang harus dilakukan selanjutnya.

“Sejauh ini civitas akademik berusaha mendesak agar kedua badan penyelenggara menyelesaikan konflik agar tidak menggangu aktivitas kampus,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah 1, Prof Dian Armanto menerangkan sudah adanya pertemuan antara kedua belah pihak. “Jumat lalu sudah datang pembina yayasan dan pengurus yayasan serta pengawas ke LLDikti, pimpinan akademik juga datang, kedua belah pihaklah,” katanya.

Dian berharap, agar keterbukaan dan kesadaran bahwa kepentingan mahasiswa, dosen harus didahulukan dan tidak boleh dirugikan. “Untuk itu dibutuhkan kesadaran akademik dan empati yang tinggi dari yayasan, pembina dan para pimpinan akademik,” tutupnya. (wol/man/data2)

Editor: Agus Utama

Iklan