Siapa Aktor Intelektual di Belakang Djoko Tjandra?

Foto: Peneliti Transparency International Indonesia, Alvin Nicola (Istimewa)

JAKARTA, Waspada.co.id – Sepak terjang terpidana kasus pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali Djoko Tjandra akhirnya berhasil terhenti. Setelah Polri menangkap pria yang mempunyai nama lengkap Djoko Sugiarto Tjandra di Malaysia.

Menanggapi hal itu, Peneliti Transparency International Indonesia, Alvin Nicola menilai dari proses penangkapan Djoko telah memberikan sinyal bagi penegak hukum untuk meningkatkan kualitasnya, termasuk mengungkap siapa aktor intelektual di balik kasus ini.

“Penangkapan Djoko tidak boleh berhenti untuk mengungkap siapa aktor intelektual yang membantunya,” ujar Alvin saat dihubungi merdeka.com, Jumat (31/7).

Alvin meyakini bahwa masih ada oknum-oknum lain yang ikut terlibat dalam kasus Djoko Tjandra. Ia pun berharap pengungkapan kasus buronan korupsi kelas Kakap ini tak bernasib seperti halnya kasus Novel Baswedan.

“Berkaca dari kasus yang menimpa Novel Baswedan misalnya, saya ragu kalau akan terungkap aktor kuat sebenarnya. Sehingga penting misalnya mendorong DPR membuat pansus sebagai mekanisme akuntabilitas,” jelasnya.

Advertisement

Diketahui hingga sampai saat ini terdapat sejumlah oknum yang telah diketahui terlibat dalam pelarian Djoko. Seperti Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo, Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte, Brigjen (Pol) Nugroho Slamet Wibowo, hingga Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Pinangki Sirna Malasari.

Selain proses pengungkapan aktor intelektual, Alvin juga mengatakan kasus Djoko Tjandra bisa menjadi momentum untuk mengesahkan RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance/MLA) dan RUU Perampasan Aset agar kasus serupa tak terulang kembali.

“Ini momentum baik untuk Pengesahan RUU MLA dan RUU Perampasan Aset menjadi sangat penting. kalau kita sudah ada instrumen tersebut, pelarian seperti Djoko ini bisa dicegah lebih efektif,” katanya.

Pada kesempatan yang berbeda, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana juga meyakini adanya kemungkinan pihak-pihak lain yang belum terungkap dalam kasus pelarian Djoko Tjandra.

“Polri harus mengembangkan terkait adanya kemungkinan petinggi korps bhayangkara lain yang juga terlibat dalam membantu pelarian Djoko Tjandra,” kata Kurnia.

Oleh sebab itu, dia menilai kepada aparat penegak hukum harus segera menetapkan Djoko sebagai tersangka atas dugaan menggunakan surat palsu untuk kepentingan tertentu, sebagaimana tertuang dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP. Merujuk pada tindakan saat menggunakan surat jalan dari Polri untuk melarikan diri.

“Polri juga harus segera berkoordinasi dengan KPK untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana suap yang dilakukan oleh Djoko Tjandra atau pun advokatnya terhadap pihak-pihak yang membantu pelariannya selama ini,” tegasnya. (merdeka/ags/data3)