Presiden Jokowi Klaim Omnibus Law Bisa Berikan Kepastian Hukum

Foto: Muchlis Jr/ Biro Pers Sekretariat Presiden
Iklan
agregasi

JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengatakan, pihaknya bersama DPR sedang berupaya menerbitkan Omnibus Law untuk menyinkronkan berbagai undang-undang yang tidak jelas serta tumpang tindih dengan aturan hukum lainnya.

Dengan adanya Omnibus Law, Jokowi mengklaim berbagai aturan UU yang ada akan selaras dan memberikan kepastian hukum.

Hal tersebut dikatakan Jokowi dalam acara “Aksi Nasional Pencegahan Korupsi” secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/8/2020).

“Sebuah tradisi sedang kita mulai yaitu dengan menerbitkan Omnibus Law, satu undang-undang yang mensinkronkan puluhan undang-undang secara serempak, sehingga antar undang-undang bisa selaras, memberikan kepastian hukum,” ujarnya.

Jokowi yakin Omnibus Law bisa mendorong kecepatan kerja, akuntabilitas, serta mencegah terjadinya korupsi. Pasalnya undang-undang yang selama ini tumpang tindih sudah sinkron atau selaras.

iklan

“Kita akan terus melakukan sinkronisasi regulasi secara berkelanjutan, dan jika bapak ibu menemukan adanya regulasi yang tridak sinkron, tidak sesuai dengan konteks saat ini, berikan masukan pada saya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Jokowi menegaskan akan berupaya membenahi regulasi nasional. Saat ini ia melihat terjadi tumpang tindih, ketidakjelasan, tidak memberikan kepastian hukum, serta berbelit-belit hingga banyak pejabat dan birokrasi tidak berani mengeksekusi kebijakan dan berinovasi.

“Ini yang harus kita rombak dan kita sederhanakan,” tukas dia.

Dalam menghadiri acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi secara virtual itu, Jokowi ditemani Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Iklan