Laut China Selatan Memanas, RI Tegaskan Sikap ke AS dan China

Foto: Ilustrasi kapal China di perairan ZEE Indonesia. (ANTARA/M Risyal Hidayat)
Iklan

Waspada.co.id – Ketegangan dua negara adidaya antara Amerika Serikat dan China terus meningkat di Laut china Selatan (LCS). Keduanya terus berlomba mengerahkan pesawat dan kapal militernya ke Laut China Selatan baik untuk patroli maupun menggelar latihan.

Perairan Laut China Selatan menjadi wilayah rawan konflik terutama setelah China mulai mengklaim sepihak sebagian besar wilayah perairan itu. Klaim historis Beijing itu bertabrakan dengan wilayah kedaulatan sejumlah negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, bahkan hingga Taiwan.

Meski tak memiliki sengketa wilayah di LCS, AS terus menentang klaim historis China di perairan itu yang dianggap Negeri Paman Sam sebagai wilayah internasional yang sah dilewati oleh siapa saja.

Indonesia sendiri tidak pernah menempatkan diri sebagai negara yang turut bersengketa dalam perebutan wilayah di Laut China Selatan. Namun, belakangan aktivitas Beijing di dekat perairan Natuna kian mengkhawatirkan Jakarta.

Meski demikian Indonesia memiliki sikap tersendiri terkait perseteruan antara AS dan China yang kian meruncing.

iklan

Berulang kali Indonesia menegaskan kepada seluruh pihak untuk menghormati hukum internasional termasuk Konvensi Hukum Kelautan PBB (UNCLOS) 1982.

Indonesia memperingatkan AS bahwa setiap konflik terbuka yang terjadi di Laut China Selatan tidak akan menguntungkan pihak mana pun.

Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi saat berbicara dengan Menlu AS Mike Pompeo via telepon pada 3 Agustus lalu.

Indonesia berpandangan setiap konflik terbuka yang terjadi di LCS tidak akan menguntungkan pihak manapun sekaligus menegaskan kembali bahwa posisi Indonesia adalah ingin menjaga agar perairan itu tetap stabil dan damai.

“Secara khusus saya tegaskan bahwa konflik terbuka di manapun termasuk di Laut China Selatan tidak akan menguntungkan pihak manapun,” ujar Retno dalam jumpa pers virtual pada Jumat (7/8).

Sementara kepada China, pada 11 Juni lalu Retno menyatakan bahwa Indonesia menolak bernegosiasi atas klaim terhadap Laut China Selatan.

Dia menegaskan posisi Indonesia di wilayah perairan tersebut konsisten berdasarkan norma internasional yang tertuang dalam UNCLOS.

Sebelumnya China disebut menggunakan taktik dan manuver baru demi memperkuat klaim sepihaknya terhadap Laut China Selatan.

Dalam konferensi pers yang berlangsung Kamis (11/6), Retno mengatakan Indonesia tidak memiliki klaim yang tumpang tindih dengan China, sehingga tidak relevan untuk melakukan dialog tentang batas kemaritiman mengenai pembatasan.

“Di Laut China Selatan, Indonesia memiliki klaim tumpang tindih (terkait) perbatasan maritim hanya dengan Malaysia dan Vietnam,” kata Retno.

Indonesia sudah meminta seluruh negara termasuk AS dan China berhenti melakukan tindakan yang dapat memperkeruh ketegangan serta mengancam stabilitas di LCS.

“Indonesia menyerukan kepada seluruh negara untuk menghentikan segala aksi yang dapat meningkatkan ketegangan di kawasan. Indonesia menggarisbawahi pentingnya seluruh negara berkontribusi menjaga stabilitas di perairan itu terutama di saat-saat seperti ini ketika dunia tengah berjuang melawan pandemi virus corona (Covid-19),” kata Retno pada Kamis (9/7).

Tak lama setelah itu Pompeo pada 13 Juli menyatakan klaim China terhadap LCS sebagai tindakan ilegal, terutama wilayah yang tumpang tindih dengan sejumlah negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

“Kami ingin memperjelas bahwa klaim Beijing terhadap sumber daya alam di seluruh Laut China Selatan merupakan tindakan yang benar-benar ilegal dan merupakan kampanye perundungan untuk mengontrol wilayah itu,” kata Pompeo.

Ini merupakan pertama kalinya AS menyatakan bahwa klaim musuh bebuyutannya di Laut China Selatan ilegal. Selama ini, Gedung Putih hanya menentang atau mengecam setiap klaim dan provokasi yang dilakukan Beijing terhadap perairan itu. (cnn/data3)

Iklan