KNPI Sumut Miris Polri Sebut Sumut Tertinggi Salah Gunakan Dana Covid-19

WOL Photo
Iklan

MEDAN, Waspada.co.id – Ketua DPD KNPI Sumatera Utara, El Adrian Shah, merasa miris terhadap pemberitaan penyelewengan bantuan Covid-19 yang dirilis Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri yang menyebut Sumatera Utara menempati peringkat pertama dugaan penyalahgunaan wewenang dana bantuan sosial (bansos).

Menurutnya, hal ini semakin menegaskan posisi Sumut yang tidak berdaya dalam hal menangani kejahatan extraordinary crimes ini. Alhasil, stigma di Sumut bahwa semua urusan tak bisa terlepas dari persoalan uang serta penyalahgunaan kewenangan yang pada saat ini malah sudah tak mengenal ruang dan waktu.

“KNPI Sumut ingin mengingatkan kembali kepada semua pihak di Sumut agar pelaksanaan bansos harus tetap menggunakan prinsip transparansi dan akuntabel serta tepat sasaran,” katanya, Selasa (11/8).

El menerangkan titik persoalan penyalahgunaan program Bansos dalam bentuk apapun, seperti yang terjadi selama ini dan lebih miris lagi saat masa pandemi Covid-19 ini karena persoalan transparansi dan akuntabilitas masih rendah.

Bahkan, hal ini didukung lagi dengan persoalan data di hulu dan distribusinya di hilir yang cenderung abai terhadap kepentingan publik yang lebih besar.

iklan

“KNPI Sumut melihat bahwa yang terjadi selama ini disebabkan karena kerja pendataan sering kali tidak akurat dan proses verifikasi serta validasi data sering terabaikan akurasinya dan tidak disesuaikan berdasarkan by name by address. Pendataan harus akurat agar penyaluran tepat sasaran dan kader KNPI siap membantu proses ini sampai tingkat bawah,” sebut El lagi.

KNPI juga meminta Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumut menerapkan prinsip kehati-hatian dan transparansi dalam pengelolaan dana penanganan Covid-19 melalui APBD masing-masing.

“Ini perlu dilakukan agar kasus-kasus penyalahgunaan yang sudah sering terjadi tidak terulang lagi, sehingga meminimalkan kebocoran anggaran dan pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

El juga meminta Polda Sumut segera mengusut tuntas ke-38 kasus penyalahgunaan Bansos yang terjadi. Selain itu, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terus mengawasi pengelolaan penggunaan dana bantuan melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19.

“Membangun provinsi yang bermartabat dibutuhkan sikap dan mentalitas aparatur yang baik, sehingga kelak dapat tertata budaya yang baik pula di tengah-tengah masyarakat. Ayo kita bantu Pak Gubernur mewujudkan itu. Ke depan jangan ada lagi stigma negatif dan mencoreng wajah Sumatera Utara,” pungkasnya. (wol/lvz/data3)

editor AUSTIN TUMENGKOL

Iklan