Kejari Paluta Kembalikan Kerugian Negara Senilai Rp430 Juta Periode 2019

WOL Photo
Iklan

GUNUNG TUA, Waspada.co.id – Setelah mengungkap sejumlah kasus korupsi, Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang Lawas Utara (Paluta) berhasil mengembalikan kerugian negara selama periode 2019. Kerugian negara berhasil dikembalikan senilai Rp430 juta.

Hal tersebut disampaikan Kajari Paluta Andri Kurniawan SH MH melalui Kasipidsus Hindun Harahap SH MH, Kamis (6/8).

Kasipidsus, Hindun Harahap, SH, MH.

Dikatakan, pengembalian kerugian negara tersebut, diperoleh dari hasil pengungkapan sejumlah kasus korupsi yang terjadi di wilayah hukum Kejari Paluta.

“Kerugian negara yang dikembalikan tersebut bersumber dari pengembalian kasus korupsi pembangunan SLB senilai Rp230.851.900, serta denda yang dibebankan kepada 4 orang terpidana kasus korupsi pembangunan SLB, dan Rp50 juta untuk setiap orang terpidana kasus korupsi HUT Paluta,” katanya.

Hindun menyebut, Selama periode 2019, uang kerugian negara yang telah berhasil dikembalikan total sebesar Rp430 juta.

iklan

“Hal tersebut menjadi salah satu bukti bahwa Kejari Paluta memiliki komitmen dalam penindakan dan pemberantasan kasus korupsi di wilayah Hukum Kejari Paluta,” paparnya.

Hindun menegaskan, sebagai komitmen untuk mewujudkan penegakan hukum yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat, serta mengembalikan kerugian keuangan negara melalui jalur pidana dan perdata, Kejari Paluta terus berupaya meningkatkan kinerja khususnya dalam bidang tindak pidana khusus.

“Salah satu tujuan penanganan tindak pidana korupsi adalah untuk pengembalian dan penyelamatan kerugian keuangan negara,” ujarnya.

Diterangkan, Kejari Paluta berkomitmen untuk melakukan identifikasi, analisa sekaligus pemetaan yang komprehensif terhadap akar masalah dan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi.

“Tugas Jaksa bukan hanya sekedar mengirim orang ke penjara, tetapi Jaksa juga berusaha untuk me-recovery aset ataupun keuangan negara. Selain melakukan penindakan, Jaksa juga lebih menitikberatkan pencegahan terjadinya penyelewengan keuangan negara,” ungkapnya.

Hindun mengimbau elemen masyarakat Paluta agar ikut berperan aktif dalam pemberantasan korupsi. “Sebab penanganan masalah korupsi itu bukan hanya menjadi tugas penegak hukum saja, akan tetapi harus menjadi tanggung jawab bersama,” tutupnya. (wol/man/data2)

Editor: Agus Utama

Iklan