Jokowi Berharap Sistem Hukum di Indonesia Jadi Rujukan Negara Dunia

Jokowi menyampaikan pidato pertama setelah dilantik sebagai Presiden RI Periode 2019-2020. (Foto: Biro Pers Media Istana)
Iklan

MEDAN, Waspada.co.id – Di tengah berbagai kesulitan teknis selama pandemi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara cepat dan cermat telah memeriksa dan menyampaikan 1.180 laporan hasil pemeriksaan 2019.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di Sidang MPR 2020. Jokowi mengatakan, bahwa BPK memberikan 3.600 rekomendasi kepada pemerintah dan memerintahkan penyetoran ke khas negara senilai Rp1,39 triliun

“Tugas internal yang berat tersebut tidak mengganggu akidah BPK untuk melanjutkan perannya sebagai pemeriksa eksternal pada badan-badan internasional,” ucap Jokowi, Jumat (14/8).

Tidak hanya BPK, Mahkamah Agung (MA) juga mendapatkan apresiasi dari Presiden Jokowi, karena menjamin percepatan pelayanan persidangan di era pandemi.

“Penyediaan layanan persidangan virtual menggunakan aplikasi, telah mempercepat persidangan di luar persidangan terbuka dan tatap muka dan terus memperluas akses bagi pencari keadilan,” ucapnya.

iklan

Jokowi juga mengatakan, MA terus menambah layanan pos bantuan hukum dan memodernisasi management perkara melalui layanan pengadilan elektronik.

“Hal ini membuat MA berhasil memangkas tunggakan sisa perkara secara signifikan. Sepanjang tahun 2019 hingga Juli 2020 telah menangani 1.584 laporan masyarakat dan merekomendasikan 225 penjatuhan sanksi,” ujar Presiden.

Jokowi melanjutkan, kecepatan dan kecermatan Mahkamah Konstitusi (MK) juga sangat patut diapresiasi. Pasalnya, MK juga terus memperbaiki tata kelola dan meningkatkan pemanfaatan pelayanan elektronik guna melayani masyarakat mencari keadilan.

Dikatakan Jokowi, MK telah berhasil mempercepat jangka waktu penyelesaian perkara pengujian UU dari waktu penyelesaian 101 hari kerja per perkara di 2017 menjadi rata-rata 59 hari kerja per perkara.

Sepanjang tahun 2019 hingga awal 2020, lanjut Jokowi, MK telah menyelesaikan 122 perkara pengujian UU, pada saat yang sama perluasan kerjasama di dalam maupun luar negeri terus ditingkatkan.

“MK aktif menginisiasi dan mengkordinir berbagai kegiatan di tingkat regional, maupun tingkat global. Agar sistem hukum kita menjadikan rujukan bagi negara-negara demokrasi di penjuru dunia,” pungkas Jokowi.(wol/ryan/data3)

Editor: SASTROY BANGUN

Iklan