Jaksa Agung Tegaskan Mutasi 3 Jaksa Tak Terkait Kasus Djoko Tjandra

Jaksa Agung ST Burhanuddin (Foto : Okezone.com)
Iklan

JAKARTA, Waspada.co.id – Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin melantik tiga jaksa agung muda di posisi Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas), Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel), Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), dan Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Dia menegaskan mutasi tiga jaksa agung muda itu tak terkait dengan kasus pelarian buronan kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra.

Pada Jamwas, Burhanuddin melantik Amir Yanto, sebagai jaksa baru menggantikan M Yusni. Pada Jamintel, kini resmi diduduki Sunarta setelah sebelumnya dijabat Jan S Maringka. Lalu, pada posisi Jampidum, Burhanuddin resmi melantik Fadil Zumhana yang menggantikan Sunarta.

Berikutnya, pada posisi Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Perdata dan Tata Usaha, Burhanuddin melantik Jan Samuel Maringka, yang sebelumnya menjabat sebagai Jamintel.

Proses pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap keempat jaksa agung muda dan staf ahli jaksa agung itu digelar di Aula Baharuddin Lopa, Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (12/8).

iklan

Dalam sambutannya, saat proses pelantikan, Burhanuddin menegaskan mutasi, rotasi, maupun alih tugas pejabat di lingkungan Kejaksaan adalah hal biasa dan menjadi kebutuhan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

“Pada kesempatan ini, saya ingin tegaskan bahwa prosesi yang kita lakukan saat ini sama sekali tidak memiliki kaitannya dengan peristiwa yang belum lama ini mencuat ke publik.” ujar Burhanuddin dalam keterangan resmi, Rabu (12/8).

Burhanuddin berpesan kepada para jaksa agung muda untuk tetap menjaga netralitas, terlebih saat ini sejumlah masyarakat di beberapa daerah akan menggelar pesta demokrasi, yakni pemilihan kepala daerah.

Ia berharap agar para pelaksana tugas Kejaksaan itu tak mudah memberi komentar-komentar, terutama di media sosial yang berpotensi mendukung salah satu kelompok yang yang maju dalam Pilkada.

“Menjaga netralitas jajarannya dalam penyelenggaraan Pilkada, termasuk tidak mengeluarkan maupun menanggapi pernyataan-pernyataan di jejaring dan media sosial yang dapat dimaknai sebagai bentuk dukungan terhadap calon pasangan Kepala Daerah tertentu,” katanya.

Kejaksaan Agung disorot publik setelah sejumlah jaksa diduga ikut berperan membantu pelarian Djoko Tjandra. Kejagung telah menjatuhi sanksi terhadap jaksa Pinangki Sirnamalasari.

Pinangki dicopot dari jabatan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Kejaksaan Agung. Pinangki dicopot dari jabatannya karena diduga bertemu dengan Djoko Tjandra di Malaysia pada 2019. Kini, Pinangki telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. (cnnindonesia/ags/data2)

Iklan