Dinas PMD Paluta Bungkam Waktu Ditanya Urgensitas Gunakan Dana Desa

Ketua DPC LSM Penjara Paluta, Berlin Hamonangan.
Iklan

PALUTA, Waspada.co.id – Sangat disayangkan sikap diam yang diambil Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), terkait pengiriman para kepala desa beserta kepala urusan desa se-Kabupaten Paluta ke Kota Medan belum lama ini.

Pengiriman para kepala desa beserta perangkatnya itu terkesan dipaksakan dan menyalahi peraturan perundang undangan Nomor 2/2020 tentang Dana Desa, di mana Dana Desa hanya untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan untuk kegiatan penanganan dampak Covid-19 semisal padat karya tunai desa dan pemberdayaan ekonomi di desa tersebut.

Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Paluta, ketika disambangi ke kantornya tak berada di tempat. Dan ketika dihubungi melalui nomor whats’up-nya tak memberi jawaban terhadap pertanyaan yang Waspada Online kirimkan perihal apa urgensinya mengirimkan para kepala desa beserta perangkatnya.

Ketua DPC LSM Penjara Paluta, Berlin Hamonangan, mengaku heran dengan sikap diam yang diperlihatkan Kadis PMD Paluta. Katanya, sikap itu menjadi tanda tanya besar masyarakat Paluta.

“Di masa Covid-19 ini, Pemerintah Kabupaten Paluta masih menghambur-hamburkan uang rakyat dan melakukan pengiriman banyak orang ke daerah zona merah Covid-19 (Medan, red), ini patut dipertanyakan,” katanya, Sabtu (8/8).

iklan

Sampai berita ini diturunkan, awak media terus mencoba menghubungi nomor WA pribadi Bupati Paluta, Andar Amin Harahap, untuk mempertanyakan hal serupa. Tak ada bedanya dengan Kadis PMD, sang bupati pun belum juga berhasil dikonfirmasi.(wol/bon/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

Iklan