Diduga Menggelapkan Mobil Leasing, Seorang PNS Diadil di PN Medan

WOL Photo
Iklan

MEDAN, Waspada.co.id – Seorang PNS, John Harrison Bihrt (42), warga Jalan Desa Duren Jangak, Kecamatan Medan Tuntungan, diadili terkait dugaan dalam penggelapan mobil leasing di Pengadilan Negeri Medan, Jumat (14/8).

Dalam sidang yang berlangsung secara teleconference, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tiorida, menjelaskan bahwa terdakwa membeli satu unit mobil tahun pembuatan 2017, pada tanggal 26 Oktober 2017 dari showroom Honda Arista Binjai di Jalan Soekarno-Hatta Binjai secara kredit yang dibiayai oleh PT. Oto Multiarta Cabang Medan.

“Dengan jenis fasilitas kredit dengan harga Mobil Rp201.671.720, uang muka senilai Rp47,6 juta dan nilai Angsuran Rp5.714.100, dibayar selama 48 bulan,” ucap terdakwa di hadapan majelis hakim yang Diketuai Dominggus Silaban, di Ruang Cakra VII.

Kemudian Jaksa menjelaskan, terhadap perjanjian kredit mobil antara terdakwa dengan PT. Oto Multiarta ada didaftarkan jaminan fidusia berdasarkan surat sertifikat jaminan fidusia dengan nomor : W2.00300390.AH.05.01-2017, tanggal 30 Oktober 2017.

Selanjutnya sejak bulan Maret 2019 sampai dengan sekarang, status kredit terhadap satu unit mobil terdakwa yang dibeli terdakwa dan dibiayai PT. OTO MULTIARTA dalam status Parsial/menunggak.

iklan

“Lalu pihak OTO MULTIARTA Cabang Medan I mengirimkan surat peringatan kepada terdakwa sebanyak tiga kali,” terang jaksa.

Akan tetapi, lanjut Jaksa, terdakwa tidak pernah datang ke Kantor PT. Oto Multiarta Cabang Medan I dan berupaya menyelesaikan tunggakan kredit tersebut, dan ternyata tanpa sepengetahuan PT. OTO MULTIARTA sebagai penerima fidusia, terdakwa yang merupakan pemberi fidusia telah menjual/mengalihkan kepemilikan kendaraan satu unit mobil merk Honda Mobilio, merupakan objek fidusia tersebut kepada T. Ryan Marsany senilai Rp10 juta.

Bahwa pada saat terdakwa memindahtangankan/mengalihkan kendaraan satu unit mobil, terdakwa tidak ada memberitahukan secara resmi kepada pihak PT. Oto Multiarta yang seharusnya mekanisme proses pengalihan hak dan kewajibannya.

Pihak yang akan melanjutkan proses kredit melengkapi dokumen sebagaimana permohonan kredit awal, apabila persyaratan telah lengkap. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak Oto Multiara mengalami kerugian materil, dan satu unit mobil saat ini tidak diketahui keberadaannya.

“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 UU RI No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,” pungkas Jaksa.

Demikian, usai mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa, majelis hakim menunda persidangan hingga pekan mendatang.

“Sidang kita tunda sampai minggu depan dengan agenda keterangan saksi,” tutup majelis.(wol/ryan/data3)

Editor: SASTROY BANGUN

Iklan