Bukan Pengamat dan Partai Politik, Hanya Jokowi Yang Berhak Keluarkan Isu Reshuffle

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Ist)
Iklan

JAKARTA, Waspada.co.id – Beredarnya isu reshuffle sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju mendapat respon dari Sekjend PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Menurutnya, perombakan menteri hanya datang dari Presiden Joko Widodo, bukan dari pengamat ataupun partai politik.

Dilansir dari laman cnnindonesia, Jumat (21/8), Hasto meyakini bahwa perombakan kursi jabatan pembantu Presiden itu menjadi hak prerogatif Jokowi yang sudah melalui tahap pertimbangan secara matang.

Kalaupun Jokowi memilih untuk merombak jajaran pembantunya seperti periode pertama kepemimpinan Jokowi-JK lalu, hal tersebut semata-mata untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan.

“Hal itu dilakukan sebagai sebuah pertimbangan yang matang untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan,” ujarnya seraya menyebut apabila memang akan melakukan reshuffle, Jokowi bakal memanggil pimpinan-pimpinan partai politik untuk berdialog.

Hasto mengingatkan agar kader PDI Perjuangan yang kini mendapat kesempatan menjadi menteri era Jokowi untuk dapat betul-betul bekerja keras dalam membantu Presiden menghadapi permasalahan negara saat ini. “Khususnya pandemi covid-19,” pungkasnya.

iklan

Untuk diketahui, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang isunya bakal direshuffle yakni Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Pemuda dan Olaharag Zainudin Amali, Mendikbud Nadiem Makarim, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Menteri Sosial Juliari P Batubara.

Selanjutnya Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi, dan Kepala Bulog Budi Waseso.(wol/cnnindonesia/data3)

Iklan