BPK Sepakati Sinergitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Dengan Polri dan Kejaksaan

WOL Photo
Iklan

MEDAN, Waspada.co.id – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menyepakati sinergitas tidak lanjut hasil pemeriksaan yang berindikasi kerugian negara, daerah atau unsur pidana dengan kepolisian (Polri) dan kejaksaan.

Hal ini merupakan bagian dari ruang lingkup nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Ketua BPK Dr Agung Firman Sampurna CSFA, dengan Kapolri Jenderal Polisi Drs Idham Azis MSi dan Jaksa Agung RI Dr H ST Burhanuddin SH MH di Auditorium Kantor Pusat BPK, Jakarta, Selasa (11/8).

Penandatanganan nota kesepahaman ini dihadiri secara fisik oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komje Pol Drs Firli Bahuri MSi dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh Ak MBA, serta disaksikan oleh para Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), pejabat di lingkungan BPK, Kepolisian (Kapolres), dan Kejaksaan (Kajari) seluruh Indonesia secara virtual.

MoU ini juga diikuti oleh salam sinergitas antara BPK, kepolisian, kejaksaan di 11 provinsi yakni Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Sulawesi Barat, yang diwakili oleh para Kepala Perwakilan BPK bersama para Kejati dan Kapolda pada provinsi tersebut.

Nota kesepahaman BPK an Polri berisi tentang kesepakatan kerjasama dalam rangka pemeriksaan, tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang berindikasi kerugian negara. daerah atau unsur pidana dan pengembangan kapasitas kelembagaan. Sedangkan bersama kejaksaan, BPK menyepakati kerjasama dan koordinasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.

iklan

Ketua BPK RI, Dr Agung Firman Sampurna CSFA, menuturkan bahwa MoU dengan aparat penegak hukum bukan merupakan hal yang baru. Dalam UU No.15 tahun 2004, dinyatakan bahwa apabila dalam pemeriksaan BPK ditemukan kerugian negara dan unsur pidana, BPK segera melaporkan kepada instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Dalam hal ini instansi yang berwenang adalah kejaksaan, kepolisian, dan BPK. Nota kesepahaman antara BPK dan kejaksaan serta BPK dan Polri yang ditandatangani hari ini dan yang sebelumnya antara BPK dan KPK akan menjadi langkah baru untuk berkolaborasi tidak saja dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK namun juga memperkuat kelembagaan kita bersama,” tuturnya.

Selain menyepakati tindak lanjut hasil pemeriksaan yang berindikasi kerugian negara, daerah dan unsur pidana, kesepahaman BPK dan Polri juga meliputi pertukaran data dan informasi, pemeriksaan investigatif, perhitungan kerugian negara dan daerah dan pemberiaan keterangan ahli, peningkatan kapasitas atau pemanfaatan sumber daya serta bantuan pengamanan.

“Sedangkan dengan Kejaksaan, BPK menyepakati koordinasi dalam rangka mendukung penegakan yang meliputi namun tidak terbatas pada tindak lanjut hasil pemeriksaan investigatif, perhitungan kerugian negara, daerah, dan pemberiaan keterangan ajli, penerangan dan penyuluhan hukum serta sosialiasi pencegahan tindak pidana di bidang keuangan negara, bantuan hukum, pertimbangan hukum, penegak hukum serta tindakan hukum lainnya, optimalisasi pemulihan aset, pengembangan kapasitas SDM serta penukaran data,” ungkapnya.

MoU dengan kejaksaan yang ditandatangani merupakan pembaharuan dari nota kesepahaman yang sudah ada sebelumnya, yaitu antara BPK dan Kejaksaan yang ditandangani pada 25 Juli 2007 tentang Tindak Lanjut Penegakan Hukum terhadap Hasil Pemeriksaan BPK yang diduga mengandung unsur tindak pidana, dan MoU tentang pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuagan negara atau terkait dengan e-audit yang ditandatangani pada tahun 2011.

“Sedangkan antara BPK dan Polri tentang tindak lanjut penegakan hukum terhadap hasil pemeriksaan BPK yang diduga mengandung unsur tindak pidana yang ditandangani pada 21 November 2008 serta MoU tentang pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tangung jawab keuangan negara atau terkait tentang e-audit yang ditandatangni pada Tahun 2011,” jelasnya.

MoU antara BPK dengan KPK ditandatangani pada tanggal 25 September 2006, tentang kerja sama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi telah dilakukan pembaharuan pada 7 Januari 2020.

“Nota kesepahaman BPK-Polri-Kejaksaan ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun sejak tanggal penandatanganan. BPK berharap penandatanganan nota kesepahaman ini semakin memperkuat kordinasi dan sinergitas antar instansi,” tandasnya.(wol/eko/data3)

Editor: SASTROY BANGUN

Iklan