Bawaslu Medan Temukan 2.327 Pemilih Belum Dicoklit

WOL Photo
Iklan

MEDAN, Waspada.co.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Medan mencatat 930 rumah belum dilakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih‎ (PPDP)‎.

Dari ratusan rumah tersebut, terdapat pemilih memenuhi syarat namun belum dilakukan pemutakhiran data sebanyak 2.327 ‎orang. Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota Bawaslu Kota Medan, M Fadly SSos, di Medan, Kamis (13/8) malam. Disebutkan, data tersebut hasil pengawasan jajaran Bawaslu Kota Medan pada 11-13 Agustus 2020.

“Jadi, seluruh jajaran Bawaslu Kota Medan turun tiga hari belakangan ini, baik Panwaslu Kecamatan maupun Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD). Ternyata, terdapat 930 rumah belum dicoklit ‎dan di dalamnya ada 2.327‎ pemilih,” ungkap Fadly.

Dijelaskan, pihaknya juga mengumpulkan dokumen memperkuat masih banyak warga Kota Medan belum dicoklit oleh PPDP dengan meminta fotokopi Kartu Keluarga, KTP, rekaman video, dan foto.

“Ini bukti kami, bahwa kami turun ke lapangan bersama jajaran dan jumpa langsung ke warga-warga yang belum didatangi PPDP,” sebut Fadly.

iklan

“Bawaslu Kota Medan menjaga hak pilih masyarakat Kota Medan. Data ini akan disampaikan ke KPU Kota Medan untuk segera ditindaklanjuti dengan melakukan coklit terhadap warga rumah yang belum didatangi,” tutur Fadly.

Selanjutnya, Fadly mengungkapkan pengawasan Bawaslu Kota Medan bersama jajaran juga menemukan sebanyak 5.013 pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) kembali terdaftar dalam Daftar Pemilih Model A KWK. Sebaliknya, 14.379 pemilih memenuhi syarat (MS) justru tidak terdaftar.

“Patut diduga di jajaran bawah KPU Kota Medan (PPK, PPS, dan PPDP) tidak maksimal sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu 2019 dengan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4). Masih banyak PPDP yang diduga tidak bekerja sesuai aturan dan ketentuan dalam pemutakhiran data berdasarkan A KWK,” sebutnya.

Hal ini bisa berakibat PPDP melakukan coklit ulang serta berpotensi masih akan sinkronisasi data TMS dan MS. Dari pelaksanaan pengawasan tahapan ‎PDP sejak 15 Juli hingga 13 Agustus, Bawaslu Kota Medan sudah menyampaikan surat saran perbaikan kepada PPK di sembilan kecamatan di Kota Medan.

“Kita temukan nama petugas PPDP yang tercantum di SK ‎berbeda dengan di lapangan. Lalu, PPDP tidak mencoklit rumah ke rumah, justru hanya menempel stiker A A2 KWK di rumah warga,” ungkap Fadly.

Selain itu, ditemukan ada PPDP yang menjalankan tugasnya tidak sesuai protokol kesehatan, A A-2 KWK tidak diisi lengkap. dan petugas diduga sebagai anggota partai politik (parpol) aktif. (wol/ril/data3)

Editor: AUSTIN TUMENGKOL

Iklan