Adaptasi Kebiasaan Baru, Tetap Produktif dan Cegah Covid-19

Foto: Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu
Iklan
Advertorial

 

 

 

MEDAN, Waspada.co.id – Pandemi Covid-19 hingga saat ini belum bisa dipastikan kapan berakhir, termasuk di Indonesia. Namun pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi dinilai tak lagi efektif untuk mencegah Covid-19, karena masyarakat harus tetap produktif guna bertahan hidup.

Untuk itu, Pemerintah Pusat menginstruksikan penerapan New Normal (kini Adaptasi Kebiasaan Baru) menggantikan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

iklan

“Kehidupan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi risiko wabah ini. Itu keniscayaan. Itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai New Normal atau tatanan kehidupan baru,” kata Presiden Joko Widodo dalam pidato resminya di Istana Merdeka, 15 Mei lalu.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) di bawah kepemimpinan Gubernur Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur (Wagub) Musa Rajekshah mendukung sepenuhnya kebijakan Pemerintah Pusat dalam upaya percepatan penanganan Covid-19.

Setelah menerima masukan dan saran dari berbagai kalangan medis, termasuk tokoh agama, pendidikan, pengusaha, buruh serta pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dirumuskan berbagai aturan dan panduan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru yang terangkum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) untuk diterapkan di daerah.

Dikatakan, Adaptasi Kebiasaan Baru bukan tentang pilihan cocok atau tidak cocok, bukan pula pilihan harus diterapkan atau tidak. Melainkan cara pandang baru menjalani kehidupan yang produktif dan berdampingan dengan Covid-19. Hal ini ditandai penerapan protokol kesehatan yang ketat dalam beraktivitas.

Pergub dibuat untuk mengarahkan pemerintah kabupaten/kota melaksanakan kegiatan masyarakat yang produktif dan aman, meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan program antara Pemerintah Pusat, Pemprovsu, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya pencegahan Covid-19.

Foto: Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu

Adapun ruang lingkup Pergub di antaranya pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru, monitoring dan evaluasi serta sanksi administratif. Berdasarkan peraturan yang telah dirumuskan, setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban atau pedoman protokol kesehatan dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, tertulis, dan denda.

Sanksi administratif adalah pembebanan kewajiban dari pemerintah daerah kepada orang atau badan hukum atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Begitu juga pelaku usaha yang melanggar dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan/tertulis dan penghentian sementara kegiatan hingga pencabutan izin usaha/operasional.

Berdasarkan Pergub tersebut, pemberian sanksi administratif dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Bupati dan Wali Kota juga diberi wewenang menetapkan peraturan daerah masing-masing dengan tetap mengacu Pergub tersebut.

“Paling utama adalah masyarakat harus sadar bahwa mulai saat ini kita akan hidup berdampingan dengan Covid-19. Jadi, harus tetap waspada dengan menjalankan disiplin protokol kesehatan. Kalau ini dilakukan, peredaran wabah ini bisa kita tekan,” jelas Edy.

Pendidikan dan Sekolah

Salah satu pedoman penting yang paling dipertimbangkan dalam Pergub adalah bidang pendidikan, khususnya terkait sistem dan model pembelajaran bagi siswa.

“Bagi saya, permasalahan anak sekolah ini paling penting karena menyangkut kesehatan dan keamanan anak-anak kita. Harus kita pikirkan sistem yang cocok. Pendidikan tetap jalan, tapi juga melindungi anak-anak,” kata Gubsu.

Misalnya, satuan pendidikan di daerah zona kuning, oranye, dan merah dengan sistem belajar tatap muka belum diperbolehkan. Satuan pendidikan pada zona-zona tersebut melanjutkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sesuai Surat Edaran (SE) Mendikbud No 4 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 dan SE Sesjen Kemendikbud No 15 Tahun 2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19.

Pembukaan satuan pendidikan di daerah zona hijau menunggu keputusan pemerintah. Beberapa hal terkait syarat dan prosedur yang tengah dikaji mencakup ketersediaan fasilitas sanitasi, kesehatan dan kebersihan, kemampuan jaga jarak 1,5 meter antar-peserta didik, kesiapan menerapkan wajib masker, dan sebagainya.

Gubsu menetapkan proses pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dengan melanjutkan Belajar Dari Rumah (BDR). Untuk itu, Gubsu mengeluarkan SE No 205/GTCovid-19/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19. Gubsu mempertegas dengan SE No 218/GTCovid-19/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 tentang Larangan Proses Pembelajaran Tatap Muka.

Melalui SE Nomor 218/GTCovid-19/VII/2020, GTPP Covid-19 Sumut meminta bupati/wali kota serta sarana pendidikan di Sumut tidak belajar mengajar tatap muka, mulai dari PAUD/TK, SD, SLTP, SMA/SMK sederajat, termasuk perguruan tinggi maupun lembaga kursus di Sumut.

“Pendidikan salah satu kebutuhan penting anak, tetapi sekolah saat ini salah satu tempat yang berpotensi menyebarkan Covid-19. Banyak yang harus disiapkan untuk membuka kegiatan belajar mengajar di sekolah. Belum waktunya kegiatan belajar mengajar di sekolah dilaksanakan saat ini,” kata Gubsu menegaskan.

Refocusing dan Realokasi Tahap II

Tidak hanya penerapan Adapasi Kebiasaan Baru, Gubernur Edy Rahmayadi dan Wagub Musa Rajekshah juga terus berupaya melakukan berbagai terobosan untuk percepatan penanganan pandemi Covid-19, termasuk refocusing dan realokasi anggaran tahap II.

Refocusing dan realokasi anggaran penanganan Covid-19 tahap II ini sekitar Rp500 miliar, direncanakan antara lain untuk jaring pengaman sosial (JPS) sebanyak Rp253 miliar, bidang kesehatan Rp130 miliar, dan penanganan dampak ekonomi Rp117 miliar.

Foto: Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu

Selain kesehatan dan JPS, stimulus ekonomi menjadi salah satu prioritas dalam refocusing anggaran tahap II. Penanganan dampak atau stimulus ekonomi dibagi ke dalam beberapa sektor, antara lain stimulus ekonomi pertanian, koperasi dan UMKM, perdagangan, dan ketenagakerjaan.

“Kita menerima masukan. Ke depan kita akan rumuskan arah kebijakan untuk stimulus ekonomi dari masukan-masukan ini,” ujar Wagubsu saat memimpin rapat Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Covid-19 di GTPP Covid-19 Sumut, Jalan Sudirman Medan.

Menurut Wagub, pangan adalah salah satu sektor yang masih memiliki potensi besar dan bisa dibangkitkan pada masa pandemi Covid-19.

“Kita belum menyampaikan prioritas yang harus jadi fokus stimulus ekonomi. Namun dari gambaran, kita bisa mengembangkan sektor pangan seperti pertanian, peternakan, dan perikanan. Ini maunya jadi sektor unggulan ekonomi,” kata Musa.

Meski begitu, tidak tertutup kemungkinan sektor lain. Untuk itu, selanjutnya masukan berbagai pihak tersebut dijadikan bahan pertimbangan Pemprovsu. Masukan berbagai pihak mulai dari pemangku kebijakan, pelaku industri hingga akademisi sangat dibutuhkan.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumut (Sekdaprovsu) Dr Hj Sabrina menekankan beberapa kekurangan tahap I menjadi bahan pembelajaran dan evaluasi untuk bertindak pada refocusing dan realokasi tahap II. Dari total Rp1,5 triliun refocusing anggaran, sekira Rp502,1 miliar telah digunakan pada tahap I. Selanjutnya, Rp500 miliar untuk tahap II dilaksanakan pada Juli hingga September 2020.

“Transparansi harus menjadi prinsip utama kita dalam merencanakan anggaran biaya penanganan Covid-19. Sebelumnya, kita juga sudah tandatangani Nota Kesepahaman Pendampingan Hukum. Terima kasih dan kami laporkan anggaran tahap I sudah direview dan segera diaudit,” tutur Sabrina.

Foto: Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu

Berdasarkan berbagai analisis dan kajian, strategi perbaikan ekonomi di Sumut berfokus pada tiga akselerasi ekonomi, yaitu alokasi anggaran untuk usaha dan industri padat karya, penguatan sektor riil dan UMKM serta penguatan ketahanan pangan. Tujuannya untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan menekan angka inflasi.

Untuk itu, dibutuhkan upaya penanganan yang dapat memutar kembali roda perekonomian yang sempat terhenti. Kebijakan pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada penanganan kesehatan, namun juga dampak sosial ekonomi di masa pandemi.

Foto: Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu

Sementara itu, penanganan bidang kesehatan dibagi menjadi kategori medis dan non medis. Bidang ini sebenarnya melanjutkan aktivitas sebelumnya yang sudah berjalan di tahap I. JPS mendapat porsi lebih banyak, yakni Rp253 miliar dari total refocusing anggaran tahap II karena diprediksi bertambahnya jumlah kelompok miskin baru.

Hal terpenting dari itu semua adalah kemauan dan kesadaran masyarakat beradaptasi pada kebiasaan baru di manapun berada. Dengan menerapkan kebiasaan baru secara disiplin, diharapkan semakin mudah dan cepat memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Dengan demikian, masyarakat tetap bisa bekerja, belajar, beribadah, dan beraktivitas lainnya secara aman, sehat, dan produktif. Adaptasi kebiasaan baru yang dimaksud memakai masker, sering cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, istirahat cukup, rajin olahraga, makan makanan bergizi dan seimbang. Disiplin masyarakat secara individu maupun kolektif dalam penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru inilah kunci keberhasilan penanganan Covid-19. Semoga. ***

*Advertorial Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu

Foto: Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu
Iklan