Selamatkan Aset, Pemprovsu Kolaborasi KPK, Kejati, dan BPN

Foto: Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu

MEDAN, Waspada.co.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) terus berupaya menyelamatkan aset daerah. Untuk mempercepat proses, Pemprovsu berkolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut.

Ada empat jenis aset yang menjadi fokus Pemprovsu bersama KPK, BPN dan Kejati, yaitu tanah, bangunan, pajak, dan kendaraan. Namun, fokus utama atau prioritas adalah tanah dan pajak yang memiliki nominal besar.

“Satu per satu kita akan selesaikan semua aset yang bermasalah, tetapi tentu ada yang menjadi fokus utama seperti tanah, yang sengketa, dan juga pensertifikatannya. Bila selesai tentu akan berkontribusi besar untuk PAD (Pendapatan Asli Daerah),” kata Sekretaris Daerah Provinsi Sumut (Sekraprovsu) Dr Hj R Sabrina Sabrina, Selasa (7/7).

Menurut Sabrina, ada 33 persil tanah aset Pemprovsu yang bermasalah dan tersebar di berbagai daerah kabupaten/kota di Sumut. Selain itu, Pemprovsu sudah komit dengan BPN agar mempercepat proses sertifikat.

“Tanah itu kurang lebih 33 persil tersebar di seluruh Sumut dengan luas beragam dan dikelola oleh OPD-OPD berbeda. Saat ini masih 14% aset tanah yang sudah tersertifikat. Kita sudah ajukan 300 sertifikat, tetapi yang selesai sekitar 30. Memang butuh waktu karena prosesnya tidak mudah,” tambah Sabrina.

Advertisement

Selain aset tanah, Pajak Air Permukaan (PAP) juga menjadi pembahasan. Disebutkan, ada enam fokus yang ingin diselesaikan Pemprovsu yaitu dengan PT Evergreen Internasional Paper Tanjung Morawa, PDAM Tirta Bina Rantau Parapat, PT Anugerah Multi Sawita, PT Humbahas Bumi Energi (PLTMH), PT Mega Power Mandiri (PLTA) dan PDAM Tirta Kualo.

Total PAP dari enam kasus ini mencapai Rp1,8 miliar yang menurut Sabrina akan sangat membantu PAD Sumut di tengah pandemi Covid-19 ini.

“PAP akan berkontribusi besar untuk PAD Sumut, sehingga kita ingin ini cepat ada penyelesaiannya. Saat ini kita masih belum menemukan titik terang dengan perusahaan-perusahaan yang menunggak pajak. Mudah-mudahan dengan kolaborasi ini, permasalahan PAP termasuk dengan Inalum yang sudah berlarut-larut bisa selesai,” tambahnya.

Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi KPK Wilayah I, Maruli Tua, mengatakan Pemprovsu dan Kejati harus bergerak cepat menyelesaikan masalah aset dan pajak. Jika dibutuhkan, bentuk tim khusus yang profesional untuk menyelesaikan masalah aset Pemprovsu.

Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun), Mangasi Situmeang, mengatakan siap membantu Pemprovsu menyelesaikan masalah aset. Namun, menurutnya hal ini butuh komitmen kuat dari berbagai pihak agar penyelesaian bisa dilakukan secepatnya dengan implementasi, bukan sekadar PKS (Perjanjian Kerja Sama) saja. (wol/aa/data3)

editor AUSTIN TUMENGKOL