Sejumlah Pakar Dorong Pemilu Gunakan Sistem Proporsional Tertutup Via Konvensi

ilustrasi (dok okezone)

JAKARTA, Waspada.co.id – Sejumlah pakar merekomendasikan pengembalian sistem proporsional tertutup di pemilu terkait penentuan calon anggota legislatif (caleg) yang lolos. Syaratnya, ada seleksi terbuka di internal partai politik dalam bentuk konvensi.

Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) terkait Revisi Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan Komisi II DPR, di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7).

“Saya sejak lama relatif mengadvokasi, menurut saya tapi mungkin banyak yang tidak sepakat. Tapi menurut saya sistem tertutup lebih baik dengan perbaikan-perbaikan,” kata Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, Philip Vermonte.

Dia memberi catatan bahwa Komisi II DPR harus memberi jaminan elite-elite parpol tak mengontrol para caleg lewat sistem proporsional tertutup itu.

Bentuknya, mendorong partai politik membuat mekanisme pemilihan pendahuluan alias konvensi untuk menyeleksi para caleg.

Advertisement

“Seperti adik-adik kita di PSI itu sudah mulai waktu mau pilih calon [kepala daerah di] Tangsel mereka lakukan konvensi. Itu menurut saya contoh yang baik. Kemudian bisa juga konvensi khusus di partai sendiri,” jelas Philip.

Menurutnya, sistem proporisonal terbuka yang diberlakukan sejak Pemilu tahun 2004 masih memiliki banyak kekurangan. Di antaranya, pertama, sistem proporsional terbuka menyuburkan korupsi.

“Kalau ditelisik lebih dalam lagi, sistem proporsional apa yang terasosiasi dengan korupsi lebih tinggi itu adalah proporsional terbuka,” kata Philip.

Kedua, lanjutnya, melemahkan identitas partai atau party identity. Sebab, kata dia, sistem tersebut mengandalkan individu caleg untuk meraih simpati pemilih ketimbang parpolnya.

Ketiga, sistem pemilu terbuka membuat parpol lebih sulit mengontrol calon legislatif yang akan diusung. Hal itu berdampak pada melemahnya proses pelembagaan parpol di Indonesia.

“Aspek penting kelembagaan partai dengan sistem proporsional terbuka, partai relatif berkurang kontrolnya terhadap individual politisi,” ucap Philip.

“Saya liat adopsi sistem proporsional terbuka yang sebetulnya adalah sesuatu yang untuk memperbaiki aspek representasi dan akuntabilitas, tapi empiriknya menimbulkan berbagai persoalan,” kata dia.

Pada kesempatan yang sama, akademisi dari Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia, Valina Singka Subekti, menyatakan sistem pemilu menggunakan proporsional daftar terbuka banyak menimbulkan persoalan.

Valina mengusulkan agar sistem proporsional tertutup tetap mengutamakan sistem kelayakan berdasarkan kapasitas atau merit system dan transparansi di internal parpol dalam pemilihan caleg.

Apabila itu tak dilakukan, ia khawatir sistem tersebut justru kembali memperkuat posisi oligarki di internal parpol.

“Jadi promosi kader partai ini harus pakai merit system yang terukur,” kata dia.

Diketahui, UU Pemilu saat ini masih menggunakan sistem proporsional terbuka. Caleg yang terpilih dalam satu parpol diurutkan berdasarkan jumlah suara yang memilih caleg terkait.

Sementara, sistem proporsional tertutup pemilih hanya bisa memilih partai peserta pemilu saja. Nantinya, partai yang menentukan kadernya duduk di DPR, yang biasanya ditentukan berdasarkan nomor urut caleg.

Komisi II DPR saat ini tengah menggodok kembali revisi UU Pemilu. Sejumlah isu yang akan direvisi misalnya soal sistem pemilu, parlementary treshold atau ambang batas parlemen, hingga presidensial treshold atau ambang batas presiden. (cnnindonesia/ags/data2)