Rapat dengan Menteri ATR, Edy Berharap Persoalan Tanah Tuntas

Foto: Biro Humas Dan Keprotokolan Setda Provsu
Iklan

MEDAN, Waspada.co.id – Sejumlah kasus pertanahan di Sumatera Utara mulai menemukan titik terang usai pertemuan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan A Djalil dengan Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi dan Forkopimda, Rabu (29/7).

Pertemuan di Pendopo Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman Medan, tersebut juga membahas persoalan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II seluas 5.873,06 Hektare (Ha). Penyelesaian permasalahan tanah yang sudah berlangsung lama tersebut akan dilakukan sesuai skema Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut.

Selain itu, ditandatangani kesepakatan bersama antara Pemprovsu, Forkopimda, dan stakeholder terkait koordinasi penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan di Sumut yang disaksikan Menteri ATR Sofyan A Djalil. Gubsu berharap skema penyelesaian dan penandatanganan kesepakatan bersama tersebut dapat menuntaskan berbagai persoalan tanah di Sumut.

“Ini lebih dari 20 tahun permasalahannya dan bila tidak kita selesaikan sekarang seterusnya itu tidak akan terselesaikan, kita harus menyelesaikan ini sekarang,” kata Edy saat Rapat Koordinasi Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan di Sumut.

Dalam skema tersebut, Gubsu membentuk Tim Inventaris yang bertugas menetapkan daftar nominatif baru. Edy juga ingin masyarakat memiliki kepastian hukum terkait lahan eks HGU PTPN II, sehingga konflik bisa dihindari.

iklan

“Permasalahan ini sudah banyak menghabiskan energi baik pemerintah maupun masyarakat. Masyarakat demo, ada juga konflik. Jadi, bila ada kepastian hukum hal ini tidak akan terjadi lagi. Kita bisa menggunakan energi dan waktu ke hal lain, sehingga lebih produktif,” tambah Edy.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil mengapresiasi dan bersyukur karena Pemprovsu telah memiliki skema yang disusun BPN Sumut. Skema tersebut, menurut Sofyan, siap diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan tanah di Sumut.

Upaya penyelesaian eks HGU PTPN II hasilnya mulai terlihat. Sebagian masyarakat telah membayar ganti rugi 279 bidang tanah dengan total luas 326 Ha. Selain itu, lahan sebagian diperuntukkan untuk fasilitas umum, seperti Botanical Garden Pemprovsu, Islamic Centre, SMAN 1 Beringin, Kawasan Industri Pemko Binjai, dan lainnya.

“Tim inventarisasi sudah dibentuk dan sudah bekerja. Misi Pemerintah Pusat saat ini adalah semua tanah di Indonesia memiliki sertifikat karena ini masalah fundamental,” kata Sofyan lagi.

Selain permasalahan eks HGU PTPN II, rapat ini juga membahas masalah konflik lahan HGU Simalingkar (Kebun Bekala), Sei Mencirim, Kasus Pembangunan Sport Centre dan juga konflik masyarakat Sarirejo dengan TNI AU.

Usai acara, Pemprovsu bersama Forkopimda dan stakeholder terkait menandatangani MoU tentang Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan di Provinsi Sumut yang turut disaksikan Menteri ATR yang juga Kepala BPN RI Sofyan Djalil. (wol/aa/data3)

editor AUSTIN TUMENGKOL

Iklan