Pilkada di Tengah Covid-19, Tito Karnavian: Upayakan Kampanye Virtual

WOL Photo

MEDAN, Waspada.co.id – Menteri Dalam Negeri, Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian, menekankan untuk anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada 2020 harus dicairkan sebelum 15 Juli mendatang.

Demikian hal itu disampaikannya saat mengikuti papat koordinasi kesiapan pelaksanaan Pilkada 2020 Sumatera Utara, di Hotel Grand Aston, Jumat (3/7).

Sebelum pemuktahiran data, Tito menyebutkan pada tanggal 29 Juni, pencairan NPHD untuk KPU masih 46persen, Bawaslu 47 persen dan untuk pengamanan 50 persen. Sehingga, semua proses ini harus secepatnya dilaksanakan.

“Upayakan kampanye virtual. Apabila kampanye tatap muka maksimal diikuti 50 orang agar tidak terjadi pengumpulan massa dikarenakan masih pandemi Covid-19,” sebutnya.

Tito juga meminta agar pemerintah Sumatera Utara menjadikan pilkada ini sebagai peluang untuk menekan penyebaran Covid-19

Advertisement

“Untuk Sumatera Utara, ada 22 dari 33 kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada. Harapan kami kepada tokoh masyarakat, mungkin ada kekhawatiran dari kita bahwa pilkada ini akan menjadi media penyebaran Covid-19. Kita jadikan tantangan ini menjadi peluang untuk menekan penyebaran Covid-19,” pintanya.

Salah satu cara untuk menghilangkan kekhawatiran itu, mantan Kapolri ini menerangkan isu Covid-19 harusbdijadikan sebagai isu central dengan mengangkat isu Covid-19 sebagai isu paling utama dalam pilkada.

Tito juga meminta agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat mengelola pilkada serentak ini dengan baik dan menjadikan Sumut lebih hijau dan aman dari Covid-19 dengan bekerja sama mulai dari unsur pemerintah sampai TNI dan Polri.

“Semoga Sumut lebih aman dan hijau dari Covid-19 dan agenda politik untuk menemukan kepala daerah yang efekif bisa menangani Covid-19 memiliki legitimasi yang kuat karena memang dipilih oleh rakyatnya,” pungkasnya. (wol/lvz/data3)

Editor: SASTROY BANGUN