Pilkada di Sumut, Gubsu Berharap Koordinasi Aktif Penyelenggara dan Pemda

Foto: Biro Humas Dan Keprotokolan Setda Provsu

MEDAN, Waspada.co.id – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi, mengimbau para penyelenggara Pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beserta jajarannya, aktif koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) memaksimalkan persiapan serta pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Menurut Gubsu, penyelenggara dan pemerintah kabupaten/kota harus aktif berkomunikasi untuk tujuan lancarnya pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Sumut yang akan diselenggarakan di 23 kabupaten/kota. Mengingat tahapannya sudah berjalan sejak Juni lalu, maka urusan teknis seperti kebutuhan penyelenggaraan jangan sampai mengganggu pesta demokrasi.

“Jika memang ada masalah, tolong komunikasikan dengan pemerintah kabupaten/kota, karena kita ini ibarat satu keluarga. Jangan sampai ada persoalan yang bisa diketahui orang luar, jadi harus kita selesaikan bersama,” ujar Edy, Kamis (2/7).

Gubsu juga menyampaikan komitmennya terhadap penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di Sumut. Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), APBD Sumut sebesar Rp247,97 miliar dan dicairkan bertahap sesuai kebutuhan.

Secara teknis, Kepala Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama Setdaprov Sumut Basarin Yunus Tanjung mengatakan pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah soal teknis penyelenggaraan. Meskipun diakuinya ada beberapa daerah yang perlu percepatan, menurutnya seluruh tahapan hampir tidak ada kendala berarti.

Advertisement

“Ini kan baru 30% tahapan berjalan. Pada umumnya dana di NPHD itu sudah 44% secara rata-rata. Hanya ada beberapa daerah yang belum sampai 40%, itu yang kita dorong untuk percepatannya,” jelas Basarin.

Ketua KPU Sumut, Herdensi Adnin, menyebutkan persentase pencairan anggaran Pilkada secara umum tidak memengaruhi pelaksanaan. Meskipun ada masih 7% (dari total pengajuan anggaran/NPHD) seperti Tapsel, hal itu dikarenakan sempat ada penundaan tahapan pelaksanaan.

Tetapi yang terpenting, kata Herdensi, adalah kerja sama penyelenggara Pilkada dengan GTPP Covid-19 di 23 kabupaten/kota. Dalam waktu dekat, pihaknya akan rapid test seluruh jajaran penyelengara, khususnya yang terlibat pemutakhiran data. Disebutkan, jumlahnya diestimasi 19.250 lebih orang terlibat.

Selain itu, rapid test dan Alat Pelindung Diri (APD) juga harus disediakan untuk tahapan berikutnya dalam jumlah besar sebanyak 19 ribu tempat pemungutan suara (TPS). Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida Rasahan, berharap arahan Gubsu terkait komitmen Pemprovsu terhadap Pilkada dapat dimaksimalkan sesuai jadwal tahapan Pilkada Serentak 2020. (wol/aa/data3)

editor AUSTIN TUMENGKOL