Perbaiki dan Lengkapi DTKS, Wagubsu: Bantuan Tahap II Harus Tepat Sasaran

foto: Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu

MEDAN, Waspada.co.id – Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tetap menjadi acuan pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Namun data tersebut akan terus diperbaiki dan dilengkapi agar bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan keresahan masyarakat.

Untuk itu, Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Musa Rajekshah mengatakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

“Sehingga bantuan pada tahap kedua ini tepat sasaran. Ke depan semakin baik data yang kita miliki, akan semakin banyak warga yang terbantu, karena pemberian bansos itu tepat sasaran,” ujar Wagub saat menjadi narasumber Dialog Interaktif TVRI bertopik “Pengawasan Penyaluran Dana Bansos Pada Masa Tanggap Bencana Covid-19” di Stasiun TVRI, Jalan Putri Hijau Medan, Kamis (9/7).

Bantuan itu juga diharapkan menjadi penggerak ekonomi di daerah. Jika bantuan itu dalam bentuk tunai, seharusnya bisa dibelanjakan di daerah, agar ekonomi daerah berputar. Kalau pun bantuan dalam bentuk natura atau barang, juga akan dibelanjakan di daerah.

“Karena itu, kita harapkan bantuan tahap kedua ini akan lebih baik lagi,” ujar Musa atau akrab disapa Ijeck.

Advertisement

Ijeck pun mengatakan bahwa dampak Covid-19 adalah bertambahnya pengangguran dan banyak usaha terganggu, sehingga bertambah data warga miskin baru. Untuk itu perlu dilakukan verifikasi dan validasi agar semua mendapatkan bantuan.

“Nantinya, saya mau para TKI yang pulang masuk datanya dalam penerima bantuan. Karena tidak semua TKI yang pulang punya kemampuan sosial yang baik. Kita juga harus memikirkan ketahanan pangan. Ekonomi kita harus bangkit kembali, apalagi saat ini basis pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan cukup baik. Penyusunan APBD Tahun 2021 pun harus sejalan stimulus ekonomi saat ini,” tambahnya.

Satgas Wilayah I Pencegahan KPK, Maruli Tua Manurung, mengatakan salah satu modus penyimpangan adalah terkait data. Untuk itu, KPK akan mendorong pihak terkait validasi data setiap enam bulan sekali.

Dikatakan, KPK saat ini fokus memberantas korupsi dalam hal penanganan pandemi Covid-19. Secara teori, di saat masa krisis seperti sangat rawan terjadi penyimpangan, terutama saat penyaluran bansos.

Selanjutnya, yang menjadi potensi penyelewengan adalah pengadaan bansos. Apalagi masih banyak bansos yang disalurkan dalam bentuk sembako. Terakhir, potensi penyimpangan bansos terkait penyelenggaraan Pilkada. Maruli menjelaskan banyak oknum atau relawan memanfaatkan bansos memasukkan gambar-gambar calon kepala daerah.

“Untuk mengantisipasi penyimpangan itu, KPK meluncurkan aplikasi Jaga Bansos yang dapat diunduh android maupun iOS. Fitur ini dapat digunakan dan dimanfaatkan masyarakat untuk melaporkan dugaan penyelewengan/penyalahgunaan bansos. Keluhan atau laporan masuk akan diterima KPK dan diteruskan kepada pemda terkait,” sebutnya. (wol/aa/data2)

editor AUSTIN TUMENGKOL