Kaum Buruh Tegas Tolak Omnibus Law

WOL Photo

MEDAN, Waspada.co.id – Kaum Buruh dari berbagai elemen berdemonstrasi menolak sistem Omnibus Law di Flyover Amplas, Medan, Kamis (16/7).

Dalam aksinya, ratusan buruh menuntut agar RUU Cipta Kerja dengan metode Omnibus Law untuk dihapuskan karena tidak berpihak kepada buruh.

“Kita melihat RUU Cipta Kerja dengan metode Omnibus Law tidak hanya mengorbankan kelas pekerja yang ada di Indonesia, melainkan akan sangat berdampak dengan sektor-sektor lainnya. Dan Omnibus Law ini sangat bertentangan dengan UUD Indonesia,” kata koordinator aksi, Martin Luis.

Lebih lanjut, beberapa poin yang sangat berbahaya dalam RUU Cipta Kerja dengan metode Omnibus Law adalah hilangnya perlindungan dan pemenuhan hak rakyat, hilangnya upah minimum dan penerapan upah kerja per jam, pengurangan pasangon bagi buruh yang ter PHK, penerapan fleksibilitas pasar kerja dengan memperluas penggunaan sistem kontrak dan outsourcing massifnya pembangunan industri ekstraktif yang mengeksploitasi sumber daya alam.

Bahkan, Omnibus Law ini juga memberikan kesempatan bagi tenaga kerja asing unskil untuk bekerja di alur produksi inti.

Advertisement

“Hilangnya tanggung jawab negara untuk menyelenggarakan jaminan sosial bagi rakyat. Melegalkan praktek perampasan tanah rakyat, melegalkan praktek pencemaran lingkungan dan semakin massifnya praktek komersialisasi pendidikan,” ungkap Martin.

Ditegaskan, sepanjang pemerintah masih mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang anti rakyat, maka rakyat akan bersatu dari seluruh elemen menolak hal tersebut.

“Kami akan menentang dan menolak kebijakan pemerintah yang sangat liberal dan sangat kapitalistik,” pungkasnya.(wol/lvz/data3)

Editor: SASTROY BANGUN