“Jeratan Hukum Pimpinan Divisi Tresuri PT Bank Sumut Seharusnya Perdata”

WOL Photo/Ryan

MEDAN, Waspada.co.id – Tim Penasehat Hukum (PH), Maulana Akhyar Lubis, satu dari dua terdakwa kasus korupsi di Bank Sumut, menegaskan yang dijerat kepada kliennya bukanlah tindak pidana korupsi melainkan perdata dari transaksi jual beli MTN.

Penerbitan MTN sebagaimana pada prinsipnya adalah suatu surat berharga berupa surat utang sebagai bukti bahwa penerbit telah meminjam uang kepada pemegang MTN (perjanjian pinjam meminjam).

“Berarti adanya hubungan hukum berupa utang piutang dimana penerbit berutang kepada sejumlah pemegang MTN yang menimbulkan kewajiban bagi penerbit untuk membayar kembali utang tersebut kepada pemegangnya pada saat jatuh tempo.

Sehingga hubungan hukum antara PT SNP dan PT Bank Sumut karena adanya perjanjian jual beli MTN yang bersifat keperdataan yang apabila terjadi gagal bayar maka PT Bank Sumut selaku pemegang MTN dapat mengajukan gugatan kepada PT SNP selaku penerbit MTN,” jelas Eva Nora SH MH selaku PH terdakwa Maulana Akhyar Lubis dalam sidang beragendakan eksepsi di Ruang Cakra 2 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (13/7).

Ditegaskan PH terdakwa ini lagi, bahwa dakwaan penuntut umum yang tidak berdasarkan hukum sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2), dan (3), serta Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Advertisement

“Maka dakwaan a quo adalah dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas/kabur (obscurlibel) sehingga menurut hukum harus dinyatakan batal demi hukum,” tegasnya lagi.

Maka, tambahnya lagi, apa yang didakwakan terhadap kliennya ini bukanlah tindak pidana korupsi melainkan tugas yang dijalankan selaku Pimpinan Divisi Tresuri PT Bank Sumut.

“Terdakwa Maulana Akhyar Lubis, selaku Pimpinan Divisi Tresuri PT Bank Sumut telah melakukan tugas dan kewenangannya sesuai dengan jobdesk-nya, sehingga apa yang dilakukan terdakwa Maulana Akhyar Lubis adalah sesuai dengan prosedur dan Standar Operational Perusahaan (SOP) yang ada pada PT. Bank Sumut,” jelasnya lagi.

Sementara penganalisaan PT SNP, tambahnya, bukanlah menjadi tugas dan kewenangan Divisi Tresuri melainkan merupakan tugas dan kewenangan Divisi Kredit, yang mana hasil analisa oleh Divisi Kredit tersebut disampaikan kepada Direktur Utama dan Direktur Bisnis dan Syariah PT. Bank Sumut.

“Apa yang didakwakan terhadap Maulana Akhyar Lubis, bukanlah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Bahwa terhadap perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam hal Rekayasa Laporan Keuangan PT. SNP, yang tidak pernah diketahui dan tidak pernah ada pemberitahuan tentang Laporan Keuangan yang disampaikan bukanlah Laporan Keuangan yang sebenarnya, yang seharusnya Donni Satria yang dijadikan tersangka, karena jelas-jelas sudah secara sengaja menipu dengan merubah atau merekayasa Laporan Keuangan PT. SNP,” katanya.

Sementara dalam hal yang berkaitan dengan resiko kapatuhan dan juga manajemen Resiko, adalah merupakan tanggung jawab PT. Bank Sumut yang terdiri dalam hal ini adalah para Direktur yakni Direktur Utama, Direktur Kepatuhan, Direktur Pemasaran, Direktur Bisnis dan Syariah, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 92 ayat (1) dan (2), Pasal 97 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga bukan pada diri terdakwa Maulana Akhyar Lubis yang hanya selaku Pimpinan dari Divisi Treasuri yang merupakan salah satu bagian (DIVISI) pada PT. Bank Sumut.

“Dan terdakwa Maulana Akhyar Lubis telah melakukan tugas dan kewenangannya yang mengacu pada Surat Keputusan Direksi No. 531/DIR/DTS-TS/SK/2004 tentang Pedoman Tresury PT. Bank Sumut, tanggal 29 Desember 2004. Apa yang didakwakan didalam uraian tentang Kerugian PT. Bank Sumut tidak dapat disamakan dengan kerugian Negara, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (6) UU PT. BUMN Persero memperoleh status badan hukum setelah akte pendiriannya disahkan oleh Menteri Kehakiman, dan karakteristik dari suatu badan hukum adalah pemisahan harta kekayaan badan hukum dari harta kekayaan dan pengurusnya,” bebernya.

Dengan demikian kekayaan PT. Bank Sumut adalah sebagai Badan Hukum bukanlah Kekayaan Negara yang oleh karenanya jika terjadi kerugian di suatu BUMN Persero maka kerugian tersebut bukan merupakan kerugian keuangan Negara melainkan kerugian perusahaan atau lazim juga disebut sebagai resiko bisnis sebagai badan hukum Privat.

“Jadi apa yang didakwakan terhadap terdakwa Maulana Akhyar Lubis, bukanlah tindak pidana pencucian uang melainkan transaksi jual beli,” ungkapnya.