Fakta Lambatnya Penyerapan Anggaran Kesehatan yang Buat Jokowi Geram

WOL Ilustrasi
agregasi

JAKARTA, Waspada.co.id – Pencairan anggaran kesehatan untuk penanganan Covid-19 menjadi sorotan. Bahkan, Presiden Jokowi beberapa waktu lalu meminta agar seluruh stimulus dipercepat.

Bagaimana tidak, saat itu Jokowi sempat geram saat mengetahui insentif tenaga medis baru terserap 1,53%. Hal ini dikarenakan belum diterimanya data dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Keuangan.

Maka dari itu, Jakarta, Minggu (12/7/2020), berikut fakta-fakta soal lambatnya penyerapan anggaran kesehatan:

1. Presiden Jokowi Marah soal Anggaran Kesehatan

Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu sudah meminta agar seluruh stimulus termasuk di bidang kesehatan di percepat. Bahkan Jokowi sempat marah karena insentif untuk tenaga medis baru terserap 1,53%.

Advertisement

2. Baru Cair 5,12% Usai Dimarahi Jokowi

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, penyerapan anggaran kesehatan dalam penanganan dampak pandemi virus corona atau Covid-19 baru Rp4,48 triliun atau 5,12% dari total anggaran Rp87,55 triliun. Hal tersebut saat 8 Juli 2020.

3. Penyebab Lambatnya Serapan Anggaran Kesehatan

Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan, penyaluran anggaran masih rendah disebabkan oleh keterlambatan klaim pencairan insentif tenaga kesehatan hingga biaya perawatan.

“Kalau kita lihat kendalanya terutama adalah keterlambatan klaim, sebenarnya ini sudah dilaksanakan tapi pencairannya belum, terutama dalam beberapa hal, ada insentif tenaga kesehatan dan klaim biaya perawatan,” ujar Kunta.

4. Solusi Kemenkeu Dalam Anggaran Kesehatan

Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengungkapkan, Kemenkeu memberi dua solusi. Salah satunya, akan mempercepat pembayaran di Juli setelah ada simplifikasi prosedur sesuai revisi Keputusan Menteri Kesehatan (KMK). Lalu menyediakan uang muka untuk mempercepat pembayaran klaim biaya perawatan.

“Upaya percepatan seperti yang dilakukan adalah dengan revisi KMK penyediaan uang,” jelasnya.

Dia menambahkan, langkah percepatan penyaluran akan terus dilakukan pada sektor kesehatan menjadi prioritas pemerintah di tengah pandemi.

“Intinya percepatan sudah dilakukan, pertama melalui Permenkes juga PMK untuk menentukan berapa per daerah asumsi jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan insentif, kemudian untuk biaya rumah sakit sudah ada uang muka, klaim rumah sakit kita bayarkan dulu uang muka nanti dokumennya bisa sambil jalan,” katanya.