DPR Minta Pemerintah Biaya Rapid Test Gratis Untuk Warga Tak Mampu

WOL Photo/Ega Ibra
Iklan

JAKARTA, Waspada.co.id – Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat edaran tentang penetapan batas maksimal tarif pemeriksaan rapid test yang berlaku mulai 6 Juli lalu. Besaran tarif maksimal Rp150 ribu itu diberlakukan untuk masyarakat yang rapid test atas permintaan sendiri.

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mengatakan seharusnya pemerintah menggratiskan rapid test untuk masyarakat tidak mampu. Menurutnya, harus ada formulasi aturan agar masyarakat berpenghasilan rendah, rentan miskin, dan tidak mampu dapat rapid test dengan biaya tanggungan pemerintah.

“Apalagi dengan konsep New Normal yang terus digalakkan, kebutuhan masyarakat akan surat keterangan bebas Covid-19 sebagai syarat bepergian dengan transportasi umum tentu makin tinggi. Kasihan rakyat tidak bisa mobil karena biaya mahal. Begitu juga karyawan yang mau kembali bekerja dan perusahaan mensyaratkan surat bebas Covid-19, tapi tidak membiayai tesnya,” ujarnya, Sabtu (11/7).

Kebijakan itu dikritik oleh kalangan pengelola fasilitas kesehatan, praktisi kesehatan, dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) karena dianggap tidak memperhatikan harga alat tes di tingkat distributor dan komponen biaya lainnya yang timbul.

Menurut Netty, seharusnya dikomunikasikan dahulu dengan semua pihak agar tidak menimbulkan gejolak dan kritik. Sebab, saat ini banyak rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang cash flow-nya kurang baik. Netty sependapat saran IDI yang meminta pemerintah mempertimbangkan komponen biaya lain yang harus dikeluarkan oleh fasilitas kesehatan.

iklan

“Pemerintah seharusnya memberi subsidi atas kelebihan biaya yang dikeluarkan fasilitas kesehatan. Kemudian pemerintah juga harus menjamin tersedianya alat tes dengan harga terjangkau dan valid hasilnya untuk menekan biaya. Jika ada produksi dalam negeri yang bagus, kenapa harus gunakan yang impor?” ujarnya bertanya.

Netty turut mendesak pemerintah makin sigap melakukan upaya terobosan penanganan Covid-19 mengingat lonjakan kasus baru yang telah menembus rekor di atas 2.000 per hari.

“Saya melihat masyarakat makin banyak mendatangi pusat keramaian, mengabaikan penggunaan masker, dan berperilaku seolah Indonesia sudah aman dari ancaman Covid-19. Saya berharap ini tidak jadi petaka,” katanya. (wol/aa/viva/data2)

editor AUSTIN TUMENGKOL

Iklan