Aulia Rachman: Dana BOS Untuk Mensejahterakan Guru Honor, Bukan Koorcam dan Kepsek

Ketua Komisi II DPRD Medan, Aulia Rachman.

MEDAN, Waspada.co.id – Belum lama ini Plt Wali Kota Medan, Akhyar Nasution, telah melantik sejumlah pejabat eselon II di jajaran Pemko Medan, salah satunya Kepala Dinas Pendidikan Medan. Di mana posisi itu kini diisi oleh mantan Kabag Agama Setdako Medan Adlan, sosok yang memiliki latar belakang kepala sekolah.

Kepada Kadis Pendidikan Adlan, Ketua Komisi II DPRD Medan Aulia Rachman, meminta agar orang nomor satu di jajaran Disdik Medan itu membuat regulasi baku dalam hal penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai dengan petunjuk dan teknis (juknis) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pasalnya, selama ini penyaluran dana tersebut diduga menjadi ajang permainan koordinator kecamatan (koorcam) Disdik Medan dan kepala sekolah.

“Jadi, guru-guru yang statusnya honor itu tidak memiliki beban saat mengajar anak muridnya. Bayangkan, ada guru yang hanya menerima gaji Rp450 ribu sampai Rp750 ribu per bulan. Sementara yang mereka tandatangani ada yang sampai Rp1,5 juta. Jangan main-main dengan ini. Kan jelas 50 persen Dana BOS itu untuk apa. Saya akan kawal permasalahan ini,” tuturnya, Rabu (8/7).

Aulia menambahkan, pihaknya mengetahui persis adanya dugaan persekongkolan manipulasi anggaran di jajaran Dinas Pendidikan Medan. Hanya saja dirinya belum menemukan bukti kuat untuk mempersoalkan temuan itu.

“Kenapa gaji guru honor ini pun disikat juga? Ketentuan juknis, 50 persen Dana BOS bisa digunakan untuk gaji guru honor. Setidaknya buatlah regulasi dari Dana BOS itu 35 persen untuk mensejahterakan guru. Baru untuk keperluan sekolah lainnya,” ketusnya.

Advertisement

Politisi Partai Gerindra ini mencontohkan, Kadis Pendidikan Medan Adlan bisa membuat cluster-cluster untuk tiap sekolah. Dengan begitu, Dana BOS yang diterima di masing-masing sekolah dapat disesuaikan dengan jumlah guru honor yang mengajar di sekolah tersebut.

“Ke depan, kita mau tidak ada lagi mendengar guru honor yang mengeluhkan uang token listrik, beli beras dan transport selama mengajar. Sementara sistem penggajian mereka 4 bulan sekali. Pemko Medan dan Dinas Pendidikan Medan harus berfikir ke situ lah,” ketusnya.

Lebih lanjut Aulia menjelaskan, SD dan SMP merupakan pola dasar pembentukan karakter siswa. Sementara guru honor dituntut lebih berinovasi dalam menyampaikan materi pendidikan agar siswa yang diajarkan itu menjadi matang dengan ilmu pengetahuan.

“Macam mana guru honor mau buat inovasi baru, dengan beban hidup yang semakin berat. Regulasi penggunaan Dana BOS itu lah yang kita dorong untuk mensejahterakan guru honor,” pungkasnya seraya mengatakan akan memanggil Kadis Pendidikan Adlan di awal Agustus.(wol/mrz/data2)

Editor: SASTROY BANGUN