Anggaran Tahap II Covid-19 Fokus Alokasi Penyediaan JPS

Foto: Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu
Iklan

MEDAN, Waspada.co.id – Refocusing dan realokasi anggaran penanganan Covid-19 di Sumatera Utara sudah memasuki tahap kedua. Sebanyak Rp500 miliar anggaran biaya penanganan sebagian dialokasikan untuk penyediaan Jaring Pengaman Sosial (JPS).

Hal ini dipaparkan oleh Koordinator Bidang Administrasi dan Keuangan GTPP Sumut, Agus Tripiyono, dalam rapat Refocusing Tahap II GTPP Sumut, Senin (13/7). Dikatakan sebanyak Rp235 miliar kemudian bidang kesehatan Rp130 miliar, dan penanganan dampak ekonomi Rp117 miliar.

Rapat yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumut (Sekdaprovsu) Dr Hj R Sabrina turut dihadiri Kepala BPKP Perwakilan Sumut Yono Andi Atmoko, Dir Samapta Poldasu Kombes Pol Yus Nurjaman, Wa Aster I/BB Letkol Arm Azhari, Asdatun Kejatisu Mangasi Situmeang, LO GTPP Covid-19 Pusat Mayjen TNI Darlan Harahap serta tim GTPP Sumut.

“Bidang kesehatan dibagi menjadi dua kategori, yakni medis dan non medis. Bidang ini sebenarnya lebih banyak melanjutkan aktivitas sebelumnya yang sudah berjalan. JPS mendapat porsi lebih banyak karena diprediksi bertambahnya jumlah kelompok miskin baru,” jelas Agus.

Penanganan dampak atau stimulus ekonomi, lanjut Agus, akan dibagi dalam beberapa sektor. Di antaranya, stimulus ekonomi sektor pertanian, sektor koperasi, dan UMKM, sektor perdagangan serta ketenagakerjaan.

iklan

Sekdaprovsu menyampaikan agar kekurangan yang sudah dialami pada proses penganggaran tahap I menjadi pembelajaran dan evaluasi bertindak pada refocusing dan realokasi tahap kedua. Dari total Rp1,5 triliun refocusing anggaran, Rp502,1 miliar telah digunakan pada tahap I. Selanjutnya, Rp500 miliar untuk tahap II pada bulan Juli hingga September 2020.

“Transparansi harus menjadi prinsip utama kita dalam merencanakan anggaran biaya penanganan Covid-19. Sebelumnya, kita juga tanda tangan Nota Kesepahaman Pendampingan Hukum. Kami laporkan anggaran tahap I saat ini sudah direview dan segera diaudit,” tutur Sabrina.

Kepala BPKP Perwakilan Sumut menyampaikan beberapa arahan penting untuk diperhatikan terkait anggaran. Pertama, penting inventarisasi dan bukti-bukti pendukung untuk seluruh anggaran yang sudah dikeluarkan. Kemudian, kelengkapan data terkait bantuan dari pusat, pihak luar atau masyarakat, dan persediaan yang dimiliki.

Gubernur Sumut (Gubsu), Edy Rahmayadi, menyampaikan saat ini belum ada kabar dari pusat terkait perkembangan draft New Normal yang telah dikirim akhir Juni lalu. Pun begitu, Gubsu mengatakan hal tersebut tidak jadi patokan.

“Paling utama adalah masyarakat sadar mulai saat ini akan hidup berdampingan dengan Covid-19. Jadi, harus tetap waspada dengan bentuk disiplin protokol kesehatan. Kalau ini dilakukan, peredaran wabah ini bisa ditekan,” jelas Edy.(wol/aa/data3)

editor AUSTIN TUMENGKOL

Iklan