Wali Kota Tanjungbalai Bahas Pilkada Serentak Bareng Mendagri

WOL Photo

TANJUNGBALAI, Waspada.co.id – Wali Kota Tanjungbalai, HM Syahrial SH MH mengikuti video konferensi melalui aplikasi zoom meeting bersama Kementerian Dalam Negeri, KPU, dan Bawaslu membahas Pilkada Serentak 2020 dari Pendopo Rumah Dinas Wali Kota, Jumat (5/6)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bahwa tujuan video conference untuk mengecek pendanaan Pilkada Serentak 2020, tahapan teknis pelaksanaan, dan hal penting lainnya. Pada kesempatan tersebut, wali kota didampingi Ketua KPU Tanjungbalai Parlinggoman Siahaan dan Ketua Bawaslu Tanjungbalai Dedy Hendrawan.

Mendagri menegaskan pendanaan pilkada jangan digunakan untuk kegiatan lain, selain penanganan Covid-19. Sesuai aturan Mendagri, dikatakan pendanaan Pilkada 2020 tidak digunakan untuk kegiatan lain. Di dalam aturan itu juga ditegaskan hibah bukan komponen belanja yang harus dirasionalkan, sehingga anggaran Pilkada disiapkan dari APBD.

“Untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah baik itu gubernur, bupati/wali kota itu sudah kita sepakati bersama DPR, KPU, Bawaslu, Pelaksanaan jatuh pada 9 Desember 2020 dan tahapan dimulai per 16 Juni 2020. Untuk segala tahapan akan disampaikan KPU dan Bawaslu,” jelasnya.

Dari dampak krisis Covid-19 ini, Mendagri melihat kemampuan negara dan daerah akan berkurang terutama dari sektor pendapatan. Berkurangnya pendapatan pusat dinilai berpengaruh pada transfer ke daerah. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan sejumlah aturan perubahan APBN dengan dikeluarkannya Perpu.

Advertisement

APBD juga akan mengalami tekanan, karena pengurangan transfer dari pusat maupun dari PAD di daerah yang akan berkurang. Selaku pembina pemerintahan daerah, pihaknya sudah mengeluarkan Permendagri No 20 tahun 2020 yang memberi kewenangan kepada kepala daerah merealokasi dan refocusing anggaran.

Wali Kota Tanjungbalai, HM Syahrial, pun menyatakan siap melaksanakan arahan Mendagri dalam menangani pencegahan penyebaran Covid-19. Terkait refocusing dan realokasi anggaran, Syahrial menyebutkan Pemkot Tanjungbalai sudah realokasi anggaran dana tanggap darurat sebesar Rp16 miliar.

“Sesuai dengan arahan dari pusat terkait Pilkada, kita tidak perlu merevisi pendanaan. Pilkada Serentak 2020 tetap diselenggarakan dan anggarannya tersedia. Selanjutnya, kami akan koordinasi dengan KPU terkait pendanaan kelengkapan APD saat penyelenggaraan Pilkada nantinya,” pungkas Syahrial.

Usai mengikuti video conference dengan Mendagri, wali kota langsung memimpin rapat terbatas dengan KPU dan Bawaslu Tanjungbalai serta OPD terkait di lingkungan Pemkot Tanjungbalai. (wol/lvz/data3)

Editor: AUSTIN TUMENGKOL