Pemprov Sumut Bersiap Menuju New Normal

foto: Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu

MEDAN, Waspada.co.id – New Normal menjadi babak baru dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia, termasuk Sumatera Utara. Tatanan dan kebiasaan baru berbasis adaptasi membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat ini bakal diterapkan Pemerintah Pusat mempercepat penanganan Covid-19 dalam aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi.

Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) pun segera mempersiapkan berbagai hal terkait kemungkinan pelaksanaan tatanan baru itu. Transisi ini setelah status tanggap darurat bencana wabah penyakit akibat Covid-19 berakhir pada 29 Mei 2020 sesuai SK Gubernur Sumut Nomor 188.44/174/KPTS/2020.

“Setelah ini, saya tidak perlu mengeluarkan surat edaran lagi. Status tanggap darurat berakhir dan selanjutnya kita masuk masa transisi untuk menentukan penerapan New Normal, Disorder, dan Survival,” ujar Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi pada rapat Petunjuk Strategis GTPP Covid 19 Pascastatus Tanggap Darurat dengan Forkopimda Sumut di Medan, pekan lalu.

Khusus untuk pendidikan, Gubsu belum mengizinkan siswa kembali belajar di sekolah. Harus dipersiapkan berbagai langkah antisipasi penyebaran Covid-19 di lingkungan sekolah, seperti rapid test guru dan pegawai, sterilisasi periodik terhadap ruang kelas dan ruang guru, pengaturan jam belajar, pengaturan tempat duduk dan pembatasan jumlah siswa dalam satu kelas hingga pembatasan kegiatan ekstrakurikuler.

Advertisement

“Ketika pemerintah pusat mengatakan akan menerapkan New Normal, maka kita tidak boleh menolaknya, tapi untuk menerapkannya harus ada hal-hal yang kita perhatikan menyesuaikan dengan karakteristik di daerah masing masing. Jangan karena ingin cepat, disamakan semua langkah-langkah yang akan diterapkan,” kata Edy.

Kapolda Sumut, Irjen Pol Martuani Sormin Siregar, mendukung sikap Gubsu tersebut. Dia optimis Sumut akan mampu menjalankan New Normal. Menurutnya, saat ini yang terpenting adalah edukasi ke masyarakat tentang aturan penerapan New Normal.

“Dari pelaksanaan takbiran dan shalat Idul Fitri, saya sangat apresiasi rakyat Sumut yang patuh,. Ini bukti rakyat Sumut masih mendengarkan ucapan kita. Saya optimis New Normal bisa dijalankan di Sumut,” ujarnya.

foto: Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu

Sumbang Saran Pakar
Enggan tergesa-gesa menerapkan New Normal, Gubsu terlebih dahulu menyerap aspirasi dari para pakar. Antara lain melalui pelaksanaan Seminar Online Sumut Menghadapi New Normal yang diikuti ratusan peserta di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Selasa (2/6) lalu.

Turut berpartisipasi dalam webinar tersebut di antaranya Prof Dr Tamsil Syaifuddin SpP (K) mewakili aspek kesehatan, Prof Wan Syaifuddin MA PhD (budaya) dan Kepala BI Perwakilan Sumut Wiwiek Sisto Widayat (ekonomi).

“Hari ini saya bertemu dengan para pakar, setelah ini baru kita diskusikan dengan bupati/wali kota se-Sumut, lalu nanti kita pilah dan pilih yang bisa diterapkan. Sebab di Sumut ini ada 33 kabupaten/kota yang berbeda-beda kondisinya,” sebut Gubsu.

Langkah-langkah yang akan diambil harus sesuai Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional. Edy pun menerapkan prinsip kehati-hatian dalam bertindak. Selama masa transisi, menurutnya, adalah waktu mengkaji, menyusun kebijakan, sosialisasi, dan edukasi menyambut New Normal.

“Mari sama-sama kita pikirkan ini, kita bahas dan semoga seminar ini menghasilkan hal-hal yang bermanfaat. Kesehatan, ekonomi, dan sosial budaya yang perlu diperhatikan untuk menerapkan New Normal,” ucap mantan Pangkostrad itu.

Jika dipandang dari aspek kesehatan, Tamsil Syaifuddin menjelaskan Covid-19 ini dikategorikan menjadi dua sisi. Dipandang sebagai penyakit berarti langkah menyiapkan rumah sakit, ruang isolasi, dan tenaga medis sudah tepat. Dipandang sebagai wabah, maka yang harus difokuskan adalah Orang Tanpa Gejala (OTG) dan Orang Dalam Pemantauan (ODP) untuk memutus mata rantai penyebarannya.

“Saat ini, masalah yang kita hadapi adalah masyarakat yang very low social culture. Di Jepang, orang menggunakan masker agar tidak terkena orang lain, itu high sosial culture. Di sini, kita malah tidak peduli,” ungkapnya sembari menambahkan hasil penelitian 81 % masyarakat tidak tahu tentang protokol kesehatan.

Wan Syaifuddin mengatakan perlu adanya peran tokoh masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-10. Adat berguna mengatur prilaku, sedangkan agama mengatur hati. Peran pendekatan budaya tidak terlepas dari proses pencegahan penyebaran Covid-19, baik itu tokoh masyarakat hingga imbauan yang menggunakan bahasa daerah.

Fasilitas Tim Medis
Transisi menuju New Normal bukan berarti mengabaikan pelayanan kesehatan pasien Covid-19. Pemprovsu justru semakin gencar melengkapi berbagai kebutuhan tim medis dalam upaya penanganan Covid-19. Selain terus memberikan bantuan APD dan kebutuhan medis lainnya ke berbagai rumah sakit dan bantuan sosial ke daerah kabupaten/kota, Pemprovsu juga menyiapkan fasilitas penginapan tim medis yang bertugas di rumah sakit rujukan Covid-19.

foto: Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu

Di awal bulan, Wakil Gubernur Sumut (Wagubsu) Musa Rajekshah meninjau kesiapan Wisma Atlet Pemprovsu di Jalan Willem Iskandar, Deliserdang, yang akan digunakan untuk penginapan tenaga medis. Selama ini, tenaga medis RS GL Tobing dan RS Martha Friska Medan menginap di hotel. Pemindahan tenaga medis dilakukan untuk efisiensi anggaran.

“Ada beberapa aset Pemprovsu yang bisa digunakan untuk tempat tinggal para tenaga medis penanganan Covid-19. Selama ini, kita menggunakan jasa hotel. Dengan ini, kita bisa efisiensi anggaran,” kata Wagub yang biasa disapa Ijeck itu.

Di Wisma Atlet, sudah ada 102 kamar setara hotel siap pakai. Untuk itu, semua persiapan akan dilakukan dan sesegera mungkin tenaga medis akan dipindahkan ke Wisma Atlet. Pemprovsu juga telah menyiapkan transportasi tenaga medis dari rumah sakit ke tempat penginapan.

Wagubsu juga meninjau gedung asrama peserta Diklat BPSDM Pemprovsu berkapasitas 76 kamar di Jalan Ngalengko Medan (gedung lama 36 kamar, gedung baru 40 kamar). Namun tahap awal, diputuskan tenaga medis akan menginap di Wisma Atlet terlebih dahulu.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut, Riadil Akhir Lubis, mengatakan selama ini anggaran menyewa kamar hotel menghabiskan kurang lebih Rp400 juta setiap bulan. Dengan digunakannya aset Pemprovsu, maka anggaran bisa diefisiensikan.

foto: Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu

Koordinasi Kabupaten/Kota
Untuk mempersiapkan pelaksanaan New Normal, Pemprovsu juga memperkuat koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) kabupaten/kota agar tidak ada disinformasi.

Plt Kadis Kominfo Sumut, Irman Oemar, mengatakan informasi harus cepat dan tepat disalurkan ke daerah karena kebijakan saat ini sangat dinamis. Dengan cepat dan tepatnya arus informasi ke daerah, maka pemerintah daerah juga bisa cepat mengambil kebijakan.

“Diskominfo itu adalah lokomotif informasi bukan hanya untuk masyarakat, tetapi juga ke pemerintah sendiri termasuk kepala daerah. Dengan cepat dan tepatnya informasi, kita bisa cepat membuat kebijakan, itu sangat diperlukan di situasi saat ini,” kata Irman pada teleconference dengan Kadis Kominfo kabupaten/kota se-Sumut, pekan lalu.

Untuk menerapkan New Normal di daerah, ada beberapa indikator yang harus dipenuhi untuk kondisi epidemiologi, seperti penurunan jumlah kasus positif selama dua minggu (≤ 50%), penurunan jumlah kasus ODP dan PDP selama dua minggu dan penurunan jumlah meninggal. Selain itu juga ada peningkatan data pasien positif yang sembuh.

Di kategori surveilance kesehatan masyarakat, daerah harus meningkatkan pemeriksaan spesimen dan tingkat positif kurang dari 5% dari seluruh spesimen yang diambil, penurunan mobilitas penduduk serta tracing contact kasus positif.

Pada kategori kesiapan layanan kesehatan masyarakat, rumah sakit harus memiliki ruang isolasi untuk setiap kasus, jumlah APD tenaga kesehatan yang tercukupi dan jumlah ventilator yang tersedia (asumsi 1% dari jumlah kasus positif). Hal-hal tersebut menjadi indikator dan pertimbangan kuat sebelum menerapkan New Normal.

Irman berharap Diskominfo kabupaten/kota se-Sumut memiliki koordinasi yang kuat demi memberikan informasi dan data akurat kepada masyarakat, agar tidak terjadi disinformasi. Diharapkan pihaknya memperkuat koordinasi sehingga kesalahan seperti itu tidak terjadi lagi.

Di Sumut sendiri, ada 16 kabupaten/kota yang belum terpapar Covid-19 (zona hijau atau nihil kasus positif Covid-19). Ke-16 daerah tersebut adalah Kabupaten Batubara, Humbahas, Labusel, Madina, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Paluta, Palas, Pakpak Bharat, Samosir, Tapsel, Tapteng serta Kota Gunungsitoli, dan Sibolga.

“Ada tiga daerah di Sumut yang masuk dalam zona merah dan secara epidemiologi kasus positif belum terkendali, yaitu Medan, Kabupaten Deliserdang, dan Simalungun. Ada 16 zona hijau dan 13 zona kuning, jadi daerah-daerah yang masuk zona hijau dan beberapa yang kuning memenuhi syarat dalam menjalankan New Normal,” pungkasnya.***