Kasasi Jaksa KPK terhadap Putusan Bebas Sofyan Basir Ditolak MA

WOL Photo
Iklan
agregasi

JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas vonis bebas mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Listrik Negara (PLN), Sofyan Basir yang diputus Pengadilan Tipikor Jakarta.

Juru Bicara MA, Andi Samsan Nganro menjelaskan alasan Hakim Agung menolak kasasi Jaksa KPK. Sebab, kata Andi, putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat terhadap Sofyan Basir tidak salah dalam menerapkan hukum.

“Permohonan kasasi penuntut umum ditolak, karena menurut majelis hakim kasasi, putusan judex facti/Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan hukum,” kata Andi Samsan kepada Okezone, Rabu (17/6/2020).

Menurut Andi, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar dalam pertimbangan mengenai penerapan hukumnya. Di mana, terdakwa Sofyan Basir tidak terbukti terlibat membantu melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

“Lagipula, alasan kasasi penuntut umum sudah merupakan fakta dan penilaian hasil pembuktian. Atas dasar dan alasan tersebut Majelis Hakim Kasasi dengan suara bulat menyatakan permohonan kasasi penuntut umum harus ditolak,” imbuhnya.

iklan

Berdsarkan infomasi, hakim yang menyidangkan putusan kasasi tersebut diketuai oleh Majelis Hakim Suhadi dengan anggotanya, Sofyan Sitompul, Krisna Harahap, Abdul Latief, dan LL Hutagulung. Vonis iti diputus pada Selasa, 16 Juni 2020, kemarin.

“Perkara diputus pada Hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020,” pungkas Andi.

Sebelumnya, KPK mengajukan upaya hukum kasasi terkait vonis bebas mantan Dirut PT PLN Sofyan Basir di tingkat pertama atau Pengadilan Tipikor ke Mahkamah Agung (MA) pada Jumat, 15 November 2019. Upaya kasasi itu dilakukan setelah Pengadioan Tipikor menjatuhkan vonis bebas terhadap Sofyan Basir.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis bebas mantan Dirut PT PLN, Sofyan Basir dari segala dakwaan Jaksa terkait perkara dugaan suap kesepakatan kontrak kerjasama proyek PLTU Riau-1.

Dalam amar putusannya, Hakim menyatakan bahwa Sofyan Basir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaan pertama dan kedua. Hakim pun membebaskan Sofyan dari segala dakwaan Jaksa.

Menurut Hakim, Sofyan Basir tidak terbukti memfasilitas atau membantu dalam perkara kesepakatan kontrak kerjasama proyek pembangunan PLTU Riau-1 yang menyeret mantan Mensos, Idrus Marham, mantan anggota DPR, Eni Maulani Saragih, ‎pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johanes Kotjo.

‎Hakim juga menyatakan bahwa Sofyan Basir tidak terbukti melanggar Pasal 12 a atau Pasal 11 juncto Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 56 ke-2 KUHP.

Iklan