Jangan Pungut Biaya Siswa Baru, Mulia Nasution Dukung Kebijakan Akhyar

Anggota DPRD Medan, Mulia Syahputra Nasution. (WOL Photo)

MEDAN, Waspada.co.id – Belum lama ini, Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution mengeluarkan kebijakan kepada seluruh perguruan swasta mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak (TK), SD dan SMP sederajat yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Medan.

Kebijakan tersebut agar tidak membebankan biaya pendaftaran maupun biaya pembangunan pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020/2021 kepada orang tua murid.

Larangan tersebut dipertegas lagi dengan keluarnya Surat Edaran Nomor 420/3481 tertanggal 14 Mei 2020 tentang Keringanan Biaya Pendidikan Pada perguruan Swasta di masa pandemi covid-19.

Keluarnya kebijakan ini langsung mendapat respon positif dari anggota Komisi I DPRD Medan Mulia Syahputra Nasution. Tak tanggung-tanggung, ia pun sangat mendukung kebijakan mantan anggota DPRD Medan ini.

“Saya mendukung langkah Plt Wali Kota yang meminta pihak sekolah swasta untuk tidak memungut biaya pendaftaran dan pembangunan karena situasi ekonomi yang tidak baik,” ungkapnya kepada Waspada Online, Minggu (31/5).

Advertisement

Lebih lanjut dikatakan Mulia, langkah ini sangat cermat. Sehingga seluruh pengelola sekolah swasta harus mengikuti arahan dari Plt Wali Kota Medan. Kepada wali siswa, apabila ada ditemukan pungutan maka laporkan langsung ke DPRD Medan.

“Saya akan teruskan ke komisi terkait dan siap kawal masalah ini. Kita tidak mau ada warga yang dirugikan atas kebijakan sekolah. Karena ini masa pandemi covid-19, semua sektor usaha kena dampaknya,” tegasnya.

Politisi muda Partai Gerindra ini berkeyakinan pengelola sekolah swasta akan mematuhi Surat Edaran Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 4/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam masa Darurat penyebaran Covid-19, Surat Edaran Wali Kota Medan Nomor 440/2582 tentang Antisipasi Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Kota Medan.

Selanjutnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.60/2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

“Oleh karena itu, mari sama-sama kita saling memahami dan saling mengerti. Semoga pandemi covid-19 ini segera berakhir dan ekonomi bangsa ini kembali pulih,” pungkasnya. (wol/mrz/data3)

Editor: Agus Utama