APIP Sumut Diminta Ketat Awasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Foto: Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu
Iklan

MEDAN, Waspada.co.id – Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Sumatera Utara diminta terus meningkatkan pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini penting agar tidak terjadi penyelewengan atau kesalahan penggunaan anggaran daerah.

Demikian disampaikan Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi usai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP) secara virtual yang dilaksanakan di Istana Merdeka Jakarta, Senin (15/6).

Narasumber rakornas terdiri atas Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, Mendagri Tito Karnavian, gubernur se-Indonesia, pimpinan lembaga serta bupati/wali kota.

Gubsu mengatakan beberapa perubahan besar terjadi terkait pengelolaan keuangan daerah di masa wabah Covid-19. Sumut sendiri mengalokasikan dana sekitar Rp500 miliar untuk penanganan tahap pertama yang bersumber dari refocusing APBD. Edy mengatakan dana tersebut harus diawasi ketat agar tidak terjadi penyelewengan atau kesalahan penggunaan.

“Ada dana yang sangat besar di sini, jadi harus diawasi secara ketat. Pak Presiden juga sudah mengingatkan agar pengelolaan keuangan daerah di masa wabah ini harus akuntabel, transparan, dan menghukum orang yang melakukan pelanggaran,” kata Edy.

iklan

Inspektur Sumut, Lasro Marbun, menambahkan Gubsu Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Musa Rajekshah sudah menekankan masalah tata kelola pemerintahan yang baik, adil, dan terpercaya sejak awal kepemimpinannya. Diakui, hal tersebut sudah dijalankan Pemprovsu. Namun di masa Covid-19 ada beberapa keputusan yang harus cepat diambil dan fleksibel.

“Di masa Covid-19 ini ada keputusan yang harus cepat diambil dan di sana ada fleksibilitas-fleksibilitas tertentu. Nah, fleksibilitas inilah yang harus kita pastikan tidak disalahgunakan sehingga kita harus lebih kerja keras mengawasi, mengingatkan, dan memonitor OPD agar tidak terjadi penyelewengan,” tegas Lasro.

Dalam rapat tersebut, Presiden Joko Widodo memberikan penekanan agar pengelolaan keuangan daerah di masa pandemi harus akuntabel dan transparan. Jika ada yang menyalahi, penegak hukum diminta menindak tegas. Walau begitu, Jokowi mengingatkan penegak hukum tidak menebar ketakutan dan salah menindak orang.

“Demi berjuang tidak masuk ke jurang resesi, kita menganggarkan Rp677,2 triliun untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Ini angka yang besar, tata kelola harus baik, tepat, prosedur benar, dan sederhana. Kita kawal ini, bila ada yang bandel gigit dengan keras, uang rakyat harus diselamatkan,” tegas Jokowi.

Ancaman hukuman penyelewengan dana di masa pandemi tidak main-main, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan pengelola anggaran tidak memiliki niat jahat (mens rea) dan melakukan kejahatan (actus reus). Bila kedua hal ini terjadi, ancamannya hukuman mati.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Yusuf Ateh, mengatakan hal lain yang perlu diperhatikan pemerintah adalah warning system untuk mencegah pelanggaran. Diharapkan APIP daerah tidak menolerir penyimpangan dan segala kebijakan yang dilakukan bisa dipertanggungjawabkan. (wol/aa/data3)

editor AUSTIN TUMENGKOL

Iklan