MEDAN, Waspada.co.id – Gus Irawan Pasaribu, wakil ketua Komisi VII DPR RI mengkritisi pemerintah karena kelihatan terburu-buru menetapkan new normal dengan melonggarkan PSBB (pembatasan sosial berskala besar).
Dia mengungkapkan hal itu kepada wartawan di Medan, Jumat (30/5). “Bagaimana kita mau terapkan new normal. Tingkat penderita yang dideteksi positif saja tiap hari masih ratusan orang. Belum ada trend penurunan. Bagaimana mau kita longgarkan. Yang benar saja,†katanya.
Ucapannya terdengar penuh tekanan atas ketidaksetujuan tersebut. “Kami kan mitra kerjanya Kemenristekdikti dan lembaga penelitian. Hasil yang kami dapatkan virus ini masih sangat aktif. Terus demi ekonomi, lalu kita harus korbankan rakyat dengan tidak membatasi tingkat penularannya. Ini berbahaya sekali,†tuturnya.
Apalagi, kata dia, data yang didapatkan oleh tim gugus covid-19 hanya sepersekian persen dari jumlah penduduk yang dites. “Katakanlah sekarang yang sudah dites massal 250.000 orang lalu tingkat penderita sampai 20 ribu lebih. Penduduk kita kan 260 juta. Itu tidak ada bandingannya antara tes massal dan jumlah penduduk. Kita ini negara yang paling lambat tes massal dan hasilnya,†kata dia.
Kalau pun ada tes, kemudian ada positif 20 ribuan orang itu juga hasil tes dua hingga tiga minggu lalu. “Karena kita memang lambat melakukan uji massal,†ungkapnya. Belum lagi rumah sakit rujukan banyak yang tidak memiliki fasilitas memadai, tambah Gus Irawan Pasaribu.
“Saat ini masih terlalu terburu-buru, seperti Kementerian Perhubungan yang mengizinkan kendaraan operasional kembali beroperasi dan adanya rencana diperbolehkannya warga usia 45 tahun ke bawah beraktifitas seperti biasa. Tentu ini akan membahayakan,†tegasnya.
Dia berharap pemerintah harus mengutamakan kebijakan-kebijakan yang dapat terus menekan angka kasus baru. “Seharusnya dipikirkan solusinya dulu, agar kasus ini tidak bertambah. Jangan sampai Indonesia seperti di negara-negara lain yang angka kematiannya sangat besar,†tuturnya.
Apalagi, kata dia, dalam menangani virus Covid-19 ditemukan adanya ketidakkompakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga mengakibatkan masyarakat kebingungan. “Di satu sisi Pemda itu sedang gencar-gencarnya melakukan PSBB, tetapi pemerintah pusat malah mengizinkan moda transportasi beroperasi kembali, sehingga tidak kompak yang membuat masyarakat bingung,†kata ketua DPD Gerindra Sumut ini. (wol/pel/data3)
Editor: Agus Utama
Discussion about this post