Riadil: Harga Paket Sembako Berdasarkan Hasil Survei

Foto: Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu
Iklan

MEDAN, Waspada.co.id – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Riadil Akhir Lubis, membantah adanya keuntungan Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) dari pembelian paket bantuan sembako Rp225.000 per paket. Karena harga ditentukan hasil survei dan ketentuan proses pengadaan barang jasa (PBJ).

Hal itu disampaikan Riadil yang juga Pusat Pengendali Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut didampingi Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut Hendra Dermawan Siregar, Jumat (15/5). Keterangan ini terkait adanya pemberitaan mengenai selisih harga pasar dengan harga pembelian paket sembako bantuan Pemprovsu.

Diinformasikan bahwa pengadaan sembako ini bersumber dari APBD Sumut, sehingga wajib melalui proses pengadaan barang dan jasa sebagaimana di atur dalam Perpres No 16 Tahun 2018. Pengadaan sembako ini mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah, terutama menyikapi dampak sosial Covid-19 kepada masyarakat.

Pengadaan sembako ini juga memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya dan berkontribusi dalam peningkatan dan penggunaan produk dalam negeri serta peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

Riadil menjelaskan paket bantuan sembako seharga Rp225.000/paket terdiri atas beras 10 kg, gula 2 kg, minyak makan 2 liter, dan mi instan 20 bungkus. Harga Rp225.000 ini pembagiannya pertama didasarkan pembagian alokasi anggaran Rp300 miliar lebih kurang dibagi dengan jumlah kuota kabupaten/kota yaitu 1.321.426 KK dengan empat item tadi.

iklan

Berdasarkan hasil survei kemudian diambil hargai rata-rata beras, gula, minyak makan, dan mi instan. Di dalam harga Rp225.000 ini juga termasuk harga kepada perusahaan, yaitu untuk kemasannya.

“Bukan seperti menenteng mi instan dalam jumlah sedikit atau satuan. Ini paket, harus ada proses pemaketan. Kemudian juga keuntungan perusahaan yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan harga yang wajar,” terangnya.

Kemudian, kata Riadil, dalam proses penyaluran kepada penerima manfaat diperlukan biaya pengangkutan ke daerah yang dituju, dan biaya tersebut telah masuk di dalamnya. Perusahaan juga harus sewa gudang untuk menyimpan sementara paket sembako karena jumlahnya mencapai ratusan ribu.

“Sebagai contoh, berbeda dengan membeli sebungkus mi instan di kedai. Kalau di kedai beli sebungkus kan bisa ditenteng. Dengan jumlah yang ratusan ribu gini apa bisa ditenteng? Makanya perlu sewa gudang. Kemudian ada juga biaya pengangkutan dari lokasi pembelian ke gudang mereka, kemudian ke kabupaten/kota,” jelas Riadil.

“Insya Allah ini semua bisa dipertanggung jawabkan. Silakan masyarakat mengawasinya atau memberi masukan. Jika ada warga belum mendapatkan paket sembako, silakan melapor ke pemerintah setempat atau kepling/kepala desa/lurah/camat,” ujarnya. (wol/aa/data3)

editor AUSTIN TUMENGKOL

Iklan