Relaksasi Moda Transportasi, DPR: Harus Dijelaskan Gamblang ke Masyarakat

Ilustrasi (Foto: Okezone.com)
Iklan
agregasi

JAKARTA – Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi akan membuka kembali operasional transportasi umum secara normal di tengah masa pandemi Covid-19.

Wakil Ketua Komisi V DPR, Syarif Abdullah Alkadrie menginginkan agar Budi Karya segera menjelaskan secara rinci terkait kebijakan tersebut. Tujuannya, agar masyarakat tidak salah kaprah dan menganggap mereka bisa mudik ke kampung halaman menyusul adanya kebijakan itu.

“Kita sudah minta cepat untuk menjelaskan secara rinci secara gamblang (aturan transportasi normal-red),” ujar Syarif kepada Okezone di Jakarta, Kamis (7/5/2020).

Ia khawatir masyarakat ketika mendengar kebijakan tersebut berbondong-bondong untuk bersiap mudik ke kampung halaman, sehingga membuat aparat yang bertugas di beberapa cek poin jadi kewalahan.

“Umpamanya, mereka sudah ramai-ramai mudik, aparatnya juga tidak sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan kan bisa ‘jebol’ juga,” kata dia.

iklan

Maka dari itulah, Syarif berharap masyarakat segera mengerti bahwa larangan mudik tetap ada dan kebijakaan operasional transportasi umum secara normal di tengah pandemi Covid-19 hanya untuk kriteria tertentu.

“Makanya kita minta menteri untuk jelas menyampaikan itu. Jadi, bukan mudik yang dimaksud tapi ada kriteria atau tugas-tugas yang tidak boleh ditinggalkan,” urainya.

Sekadar informasi pemerintah kembali membuka seluruh moda transportasi yang sebelumnya sempat ditutup di wilayah PSBB. Namun, tidak semua masyarakat bisa mendapat kelonggaran menaiki kendaraan umum, dan hanya diperuntukkan bagi orang-orang tertentu.

Hal itu disampaikan Menhub Budi Karya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI. Ia menjelaskan, pelonggaran moda transportasi itu sudah dibahas dengan Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19. Ada syarat yang mendapat pelonggaran layanan transportasi umum di wilayah PSBB yakni orang dengan keperluan bisnis yang esensial atau kepentingan mendesak (urgent).

Misalnya penumpang yang merupakan pegawai dan bekerja di bidang pelayanan pertahanan, keamanan, ketertiban umum, kesehatan, kebutuhan dasar, fungsi ekonomi, dan percepatan penanganan Covid-19.

Kemudian, pelonggaran ditujukan bagi penumpang yang membutuhkan penanganan medis seperti, penumpang dengan kepentingan mendesak, misalnya ada keluarga yang meninggal, dan pemulangan PMI, WNI, dan pelajar dari luar negeri yang akan pulang ke daerah asal.

Iklan