Menkes: Lucu Gelar Pilkada Saat Pandemi Covid-19

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (Foto: Okezone)

JAKARTA, Waspada.co.id – Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, menyarankan Pilkada Serentak 2020 tidak dilaksanakan selagi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) belum mencabut status pandemi virus Corona (Covid-19).

Terawan mengatakan bisa saja hanya Indonesia yang tetap menyelenggarakan Pemilu di masa pandemi Corona ini.

“Rasanya tidak elok, kita juga melihat negara-negara lain. Kalau kita menyelenggarakan sendiri saya kira lucu, sebab ini adalah kondisi pandemi,” kata Terawan dalam Uji Publik Rancangan PKPU tentang Perubahan Jadwal Pilkada 2020 yang disiarkan laman Facebook KPU RI, Sabtu (16/5).

Terawan menjelaskan kondisi saat ini bukan wabah biasa. Status pandemi berarti penyebaran penyakit berskala global, menjadi perhatian dunia. Selama status pandemi masih ditetapkan WHO, maka kondisi belum bisa diprediksi. Dengan itu, Terawan menyarankan KPU mempertimbangkan ulang pelaksanaan Pilkada pada Desember mendatang.

“Setelah situasi pandemi dunia dicabut oleh WHO, tidak pandemi lagi, maka mungkin kita baru lakukan tahapan. Sebab jadinya ini endemi atau wabah yang sifatnya nasional, sehingga kita bisa mudah prediksi,” ucapnya.

Advertisement

Dalam kesempatan itu, KPU menjelaskan rincian perubahan tahapan Pilkada. Dengan pergeseran pencoblosan menjadi 9 Desember, maka tahapan akan dimulai pada awal bulan depan.

“Kita hitung juga berdasarkan hari pemungutan suara 9 Desember. Dari berbagai kemungkinan itu, yang kita paling baik, paling memungkinkan, itu tahapan kita mulai kembali 6 Juni 2020,” kata Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi.

Meski begitu, ada dua syarat tahapan Pilkada dimulai bulan depan. Pramono mengatakan harus ada kejelasan soal status penanganan pandemi. Selain itu, harus sudah ada PKPU khusus keadaan bencana.

Sebelumnya, KPU bersama pemerintah dan DPR RI sepakat menggeser pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dari 23 September menjadi 9 Desember mendatang. Aturan itu disahkan lewat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020.

Perppu itu juga memberi KPU kewenangan lebih untuk kembali menunda Pilkada jika pandemi masih berlangsung. (wol/aa/cnnindo/data2)

editor AUSTIN TUMENGKOL