Proses Rekrutmen Tim Fasilitator NUSP KOTAKU Sumut 2020 Diduga Ada Penyimpangan

WOL Photo
Iklan

MEDAN, Waspada.co.id – Panitia Promosi dan Rekrutmen Tim Fasilitator National Slum Upgrading Program (NSUP) Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Provinsi Sumatera Utara (Provsu) dituding melakukan dugaan penyimpangan pada saat proses rekrutmen yang telah diumumkan pada 27 Maret 2020.

Oleh karenanya, Panitia Rekrutmen Sumatera Utara, diminta untuk melakukan proses pembatalan atas ujian secara online karena patut diduga adanya kecurangan dalam prosesnya tanpa ada pengumuman secara transparan (terbuka) dengan penilaian yang jujur atas hasil yang diperoleh masing-masing peserta.

Hal tersebut disampaikan Budi Dharma SH didampingi Edy Purwanto SH selaku kuasa hukum dari 8 peserta yang merupakan fasilitator/pendamping pada program KOTAKU Sumut kepada wartawan, Kamis (2/4) di Medan.

Dikatakan, bentuk dugaan kecurangan yang dilakukan oleh panitia rekrutmen yakni bahwa jabatan dan kualifikasi personil program KOTAKU 2020 bertentangan dengan pengumuman yang dikeluarkan oleh panitia rekrutmen Sumatera Utara dimana pada kualifikasi personil terdapat pembatasan usia serta jenjang pendidikan.

“Dan ternyata berdasarkan laporan dari para peserta ada dugaan pemalsuan data atas peserta yang diluluskan tersebut,” tegasnya.

iklan

Kemudian sambung Budi Dharma, bahwa dari personil yang telah diumumkan lulus diduga terdapat beberapa nama yang pengalaman pemberdayaannya tidak sesuai dengan data yang mereka miliki.

“Artinya, yang tidak memenuhi kualifikasi yang diisyaratkan sesuai dengan aturan tetapi bisa lulus karena diduga telah terjadi pemalsuan atas data-data peserta yang telah diluluskan tersebut,” jelasnya.

Oleh karena itu, sambungnya, untuk tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi klien kami, diharapkan agar dilakukan pembatalan atas hasil pengumuman kelulusan pada Promosi dan Rekrutmen Tim Fasilitator National Slum Upgrading Program (NSUP) Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Provinsi Sumatera Utara (Provsu) dan dilakukan kembali proses ujian.

“Selain itu kita berharap sebelum adanya jawaban tertulis atas permohonan yang telah kami layangkan pada 31 Maret 2020 lalu kepada panitia rekrutmen agar proses mobilisasi yang sudah terjadwal untuk dapat ditangguhkan sebelum meninggalkan hak bagi klien kami untuk melakukan upaya hukum sesuai ketentuan hukum secara perdata dan atau pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,” tandasnya.(wol/mrz/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

Iklan