Pemprovsu Refocusing Anggaran Rp1,5 Triliun untuk Covid-19

Pemprovsu Refocusing Anggaran Rp1,5 Triliun untuk Covid-19
Iklan

MEDAN, Waspada.co.id – Untuk percepatan penanganan Covid-19 di Sumatera Utara, Pemerintah Provinsi (Pemprov) refocusing (memfokuskan kembali) anggaran sebesar Rp1,5 triliun dari APBD 2020 untuk bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi.

Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Rancangan Anggaran Penanganan Covid-19 tingkat Provinsi yang dipimpin Gubernur Sumut (Gusu) Edy Rahmayadi di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut, Senin (27/4). Turut hadir Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, Sekdaprovsu Dr Hj R Sabrina, dan unsur Forkopimda Sumut.

Gubsu menyampaikan skema rancangan anggaran tersebut dilakukan sebanyak tiga tahap, mulai April-Juni, Juli-September sampai Oktober-Desember.

“Awalnya memang untuk kesehatan, tetapi di jalan ada perubahan dan diberikan untuk jaring pengaman sosial (JPS). Karena itu, tahap pertama kita siapkan Rp502,1 miliar,” ujar Edy.

Tahap kedua dan ketiga, Pemprovsu juga memproyeksikan alokasi anggaran masing-masing sebesar Rp500 miliar. Sehingga untuk penanganan Covid-19 keseluruhannya mencapai Rp1,5 triliun lebih dari hasil refocusing APBD 2020.

iklan

Refocusing anggaran tersebut antara lain berasal dari belanja langsung (penerimaan PAD), sehingga proyeksi pendapatan sebesar Rp4,9 triliun untuk APBD 2020 akan diarahkan untuk penanganan Covid-19. Termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) diproyeksi pengurangannya hingga Rp500 miliar.

Soal penanganan kesehatan, lanjut Edy, pihaknya akan menerima 46 ribu alat rapid test untuk digunakan memeriksa warga diduga terpapar Covid-19. Khusus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia, dirinya menegaskan bahwa provinsi ini merupakan pintu gerbangnya melalui jalur laut.

“Kita memang mungkin rugi dari segi logistik, tetapi kesehatan dan keamanan itu penting, khususnya kepada para TKI yang terus masuk. Jadi sekarang ini masih masalah kesehatan. Kita terus maksimalkan agar wabah ini bisa selesai,” jelasnya.

Fokus selanjutnya yang juga dibahas adalah pasca-penanganan kesehatan atau keadaan normal kembali. Sebagaimana disampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi masa normal sebelumnya di Indonesia sebesar 5,2 %, sedangkan saat ini turun menjadi 0,5 %.

Begitu juga kesiapan tenaga kesehatan yang saat ini jumlahnya masih terbatas dibandingkan prediksi peningkatan jumlah pasien. Untuk itu diharapkan TNI-Polri ikut bantu penugasan dokter, mengingat yang sudah ada saat ini dimaksimalkan untuk penanganan di beberapa rumah sakit rujukan, seperti RS GL Tobing dan RS Martha Friska II.

Wakil Ketua DPRD Sumut, Salman Alfarisi, menyampaikan pihaknya menyerahkan rancangan kepada Gubsu selaku Ketua GTPP Covid-19 Sumut dalam hal penyusunan anggaran. Untuk pembahasan refocusing anggaran APBD Sumut, legislatif akan melakukannya setelah menerima laporan. (wol/aa/data3)

editor AUSTIN TUMENGKOL

Iklan