Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Bebaskan Koruptor

Foto: antara

JAKARTA, Waspada.co.id – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyatakan pemerintah tidak pernah berencana merevisi Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Wacana revisi tersebut sempat diusulkan oleh diungkapkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait pembebasan narapidana kasus korupsi untuk mengurangi risiko penularan Covid-19 di dalam lembaga permasyarakatan (lapas).

Mahfud menegaskan pemerintah tidak berencana memberi remisi atau pembebasan bersyarat kepada narapidana kasus korupsi.

“Sampai sekarang, pemerintah tidak merencanakan mengubah atau merevisi PP 99 tahun 2012 sehingga tidak ada rencana remisi atau pembebasan bersyarat kepada narapidana korupsi,” kata Mahfud, Sabtu (4/4).

Ditegaskan, pemerintah tetap berpegang pada sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2015 lalu yang menyatakan tidak akan merevisi PP Nomor 99 Tahun 2012. Mahfud menambahkan keputusan pemerintah memberi pembebasan bersyarat bagi 30 ribuan narapidana yang dimulai pekan ini tidak berlaku bagi napi kasus korupsi dan kejahatan berat lainnya.

Advertisement

“Jadi tidak ada. Rencana memberi pembebasan bersyarat kepada napi koruptor, napi terorisme, dan napi bandar narkoba tidak ada,” ujar Mahfud.

Diberitakan sebelumnya, Yasonna berencana merevisi PP No 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Hal itu dikarenakan napi koruptor dan narkotika yang tata laksana pembebasannya diatur lewat PP itu tidak bisa ikut dibebaskan bersama 30 ribuan napi lain dalam rangka pencegahan Covid-19 di lapas.

Lewat revisi itu, Yasonna ingin memberikan asimilasi kepada napi korupsi berusia di atas 60 tahun dan telah menjalani 2/3 masa pidana yang jumlahnya sebanyak 300 orang. Pasalnya, ada beberapa jenis pidana yang tidak bisa diterobos karena PP No 99/2012. Demikian dikatakan Yasonna dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Rabu (1/4) lalu. (wol/aa/kcm/data2)

editor AUSTIN TUMENGKOL