LBH Medan: Pemko Langgar HAM dan Harus Minta Maaf Kepada Penerima Bantuan

Istimewa

MEDAN, Waspada.co.id – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menegaskan foto masyarakat yang menerima bantuan dari Pemko Medan sambil memegang selembar tulisan “SAYA KELUARGA TIDAK MAMPU PENERIMA BANTUAN KELURAHAN” telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Kepala Devisi LBH Medan, Maswan Tambak, menuturkan Pemko Medan telah mengambil kebijakan memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang tidak mampu di Kota Medan. Namun, dalam proses penyaluran bantuan tersebut ternyata telah beredar berita dan juga foto-foto orang yang menerima bantuan.

Dengan memegang kertas, lanjut Maswan, yang isinya “SAYA KELUARGA TIDAK MAMPU PENERIMA BANTUAN KELURAHAN” yang saat ini beredar luas di media sosial, terkhusus untuk kecamatan Medan Polonia, Kelurahan Polonia dan Kecamatan Medan Belawan, Kelurahan Belawan.

“Nah hal ini tentu sangat mengagetkan kita dimana di saat masa sulit seperti ini Pemko Medan masih sanggup membuat hal semacam itu dan LBH Medan menilai perbutan demikan telah melanggar HAM,” tegasnya, Rabu (8/4).

LBH Medan menjelaskan bahwa amanat UUD 1945 yang mengharuskan negara melindungi, menyelamatkan, dan mensejahterakan rakyatnya adalah suatu kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar.

Advertisement

“Dalam asas“ Salus Populi Suprema Lex Esto yaitu Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi bahkan lebih tinggi dari Konstitusi,” katanya lagi.

Bahkan LBH Medan menilai, bantuan dengan tulisan tersebut telah melukai dan menciderai hati masyarakat serta telah merendahkan Harkat dan Martabat setiap manusia dalam hal ini masyarakat yang tidak mampu dengan memberikan bantuan namun harus di foto sambil memegang tulisan yang menurut LBH Medan tidak layak harus dilakukan.

LBH Medan juga menilai, perbuatan Pemko Medan tersebut telah memberikan lebel negatif terhadap masyarkat penerima bantuan yang tidak sepantasnya dilakukan oleh pihak Pemko dan jajaranya.

“Untuk itu LBH Medan Meminta Pemko Medan meminta maaf kepada masyarakat dan tidak mengulanginya lagi. Dikarenkan hal tersebut telah melanggar UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik,” tegasnya.(wol/ryan/data3)

Editor: SASTROY BANGUN