Ditagih Kekurangan Pajak, Dosen USU Minta Penjelasan Kampus

WOL Photo/Ega Ibra
Iklan

MEDAN, Waspada.co.id – Sejumlah dosen dan pegawai di Universitas Sumatera Utara (USU) mempertanyakan kejelasan tentang tagihan kekurangan pajak yang harus mereka bayar. Selama ini, sejumlah dosen dan pegawai tidak pernah menerima kekurangan karena honor sudah dipotong untuk kewajiban pajak.

“Sudah bertahun-tahun saya mengajar di sini dan sama sekali tidak ada sebelumnya tagihan kekurangan pajak. Maret lalu, saya dapat info harus membayar kekurangan pajak. Semua dosen dan pegawai pun bertanya-tanya, kenapa sekarang ada info begini?!” tutur Dosen FISIP USU, Dr H Iskandar Zulkarnain MSi, saat dihubungi Waspada Online, Selasa (14/4).

Disebutkan, selama ini seluruh pendapatan dari setiap dosen dan pegawai sudah dipotong PPH oleh pihak universitas. Artinya, pendapatan yang diterima sudah bersih dan tidak ada lagi harus membayar pajak.

“Tentu dengan info ini kami kaget, karena setiap dosen beda-beda tunggakannya. Saya sendiri sekitar satu juta lebih yang harus dibayar,” ucapnya.

Iskandar menambahkan bahwa memang beberapa waktu lalu mendapat info bahwa USU sekarang rutin pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan begitu, segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, salah satunya pajak, harus secara sistem.

iklan

“Nah, USU minta pihak pajak untuk menunjuk siapa yang membangun sistem, dikirimlah dari kantor pajak yang menaungi wilayah USU. Dugaannya kemungkinan kesalahan sistem, sehingga ada kekurangan pajak yang harus dibayarkan para dosen dan pegawai,” tambahnya.

Senada Iskandar, Fikarwin Zuska yang juga dosen FISIP USU mengaku kaget dengan adanya tagihan kekurangn pajak.

“Kaget, memang selama ini pembayaran pajak tidak pernah tahu, karena kami membayarkan pajak secara tunai. Yang kami tahu, penerimaan pendapatan bekerja di USU sudah terpotong, jadi kami terima bersihnya. Setiap buat laporan SPT selalu nihil, tidak ada kekurangan,” beber Zuska.

“Sebulan lalu, tiba tiba kita ditagih kekurangan bayar yang masuk email. Tentu ini jadi pertanyaan semua dosen-dosen dan pegawai yang menerima info tersebut. Kami juga tahu bahwa pajak menjadi kewajiban sebagai warga negara yang baik,” sambungnya.

“Kami butuh kejelasan dari pihak kampus, kenapa baru tahun ini ada tagihan kekurangan pajak? Setelah bertahun-tahun selama ini nihil tanpa tagihan kekurangan, sekarang saya kena hampir Rp6 juta. Harapan saya kebijakan dari pihak USU tentang hal ini,” serunya lagi.

Sementara itu, informasi lain disampaikan oleh salah satu dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat, Zulfendri. Dikatakan bahwa saat dibahas di grup whatsapp tentang hal ini, pihak kampus belum memberikan kebijakan.

“Beberapa merespon, seperti Wakil Rektor II, bilang kalau ada perubahan sistem dan akan disosialisasikan ke para dosen. Tapi saat ini belum ada solusi, jadi harapan kami ada kebijakan dari kampus,” tandasnya. (wol/eko/data2)

editor AUSTIN TUMENGKOL

Iklan