Bantuan Dampak Covid -19, Fraksi Gerindra Minta Dinsos Beri Uang Tunai

WOL Photo
Iklan

STABAT, Waspada.co.id – Bantuan terdampak Covid-19 berupa sembako yang direncanakan oleh Dinas Sosial Langkat ditolak tujuh fraksi DPRD Langkat dalam Rapat Badan Anggaran.

Termasuk Fraksi Gerindra yang menolak bantuan diberikan berupa sembako yang dihadiri Wakil Ketua DPRD Langkat Donny Setha, Ketua Fraksi Gerindra Dedek Pradesa, dan Wakil Ketua Fraksi Zulhijar.

Mereka menilai penyaluran bantuan sembako harus membutuhkan jasa transportasi, sehingga akan menaikkan nilai harga sembako itu sendiri.

“Dalam rapat tersebut data yang masih begitu berantakan dalam arti membludak yang terjadi sementara seharusnya data ini benar-benar falid apabila aparatur pemerintah di bagian bawah seperti kepala desa beserta jajarannya benar-benar melakukan pendataan sehingga data yang di terima dinsos tidak terjadi seperti ini kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Langkat, Zulhijar, Jumat (24/4).

Zulhijar juga menilai, kelebihan data yang dialami saat ini bukanlah hal yang harus dikhawatirkan sebabkan ada dana desa yang dialihkan untuk Covid-19.

iklan

“Berdasarkan peraturan Kemendes yang terbaru dana desa dialihkan sebesar 25 sampai 35 persen dari total dana desa sesuai Surat Kemendes, penerima dari bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa tidak boleh orang yang sama dengan penerima dari Dinsos. Artinya seharusnya secara logika sudah tidak ada lagi masyarakat yang berdampak Covid 19 ini yang tidak tersentuh bantuan akibat pandemi Covid -19 ini,” ujarnya.

“Bahkan bukan hanya itu saja tetapi ada juga bantuan kartu prakerja program APBN, jadi ada banyak bantuannya kan?Dana itu semua orang-orangnya gak bisa sama. Jadi kalau tepat sasaran semua merata akan terbantu,” tambah Zulhijar.

Zulhijar menuturkan, permasalahan telur dan beras sempat membuat suasana rapat banggar sedikit memanas. Karena sebagian dewan menilai sepakat bantuan diberikan tunai, karena menilai harga telur dan beras yang diajukan Dinsos.

“Makanya heboh telur awal mulanya Sekda ngomong menyiapkan beras 10 kg dan telur 2 papan siap mereka antar. Siapa Mereka ditanya, jawabnya mereka orang bulog. Jadi kan lucu juga bulog menangani telur. Jadi ini seolah-olah sudah ada tender iyakan,” bebernya.

“Kami Fraksi Gerindra menolak jika tidak tunai dengan alasan pertama rentan terhadap indikasi korupsi, kedua penjagaan yang sulit terkontrol dalam pembagian serta menimbulkan kekisruhan. Ketiga perekonomian masyarakat sekeliling tidak berputar dan masalah dana bantuan dari pihak lain baik perusahan dan sebagainya pemkab juga harus terbuka,” pungkas Wakil Ketua DPRD Langkat, Donny Setha.(wol/lvz/data3)

Editor: SASTROY BANGUN

Iklan