Wagubsu: Penerapan Sistem Elektronik Mampu Cegah Korupsi

foto: Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu

MEDAN, Waspada.co.id – Pencegahan korupsi harus dilakukan di semua lini mulai dari pemerintahan hingga masyarakat. Salah satunya dengan membangun sistem elektronik yang membuat segala sesuatu menjadi transparan.

Untuk itu, Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Musa Rajekshah mengharapkan e-government bisa terbangun secara utuh. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber di Program Talk Show Ruang Publik TVRI, Selasa (10/3) kemarin.

Selain Wagub, turut menjadi narasumber adalah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar, Kasatgas Wilayah I Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK Juliawan, dan Inspektur Sumut Lasro Marbun.

“Pencegahan korupsi tidak hanya ucapan, melainkan juga tindakan. Harus dibangun sistem pemerintahan elektronik, tidak bisa manual, pastinya kami menjalankan aturan yang sudah ditetapkan,” kata Wagubsu.

Wagubsu juga mengatakan seluruh lini mulai dari kepala daerah hingga tingkat pegawai juga harus memiliki tekad yang sama dalam pencegahan korupsi. Pencegahan tidak hanya dilakukan oleh gubernur dan wakil gubernur. Ditegaskan, lini bawah juga harus punya tekad yang sama.

Advertisement

Selain itu, pecegahan korupsi juga harus dilakukan sejak usia dini. Wagub atau biasa disapa dengan Ijeck ini mengatakan materi untuk berlaku jujur adalah hal yang penting diajarkan kepada anak usia dini.

“Pencegahan korupsi tidak hanya sebatas pengawasan KPK saja, namun memberi pemahaman kepada anak usia dini cara berlaku jujur sangat penting,” kata Ijeck.

Wakil Ketua KPK menyampaikan sistem online harus berjalan dengan baik, sehingga tidak ada lagi celah untuk tindak korupsi. Berdasarkan catatan KPK, Pemprovsu telah melakukan beberapa upaya pencegahan korupsi, seperti sistem perencanaan penganggaran APBD, peningkatan pelayanan perizinan online, sistem pengadaan barang dan jasa yang akuntabel dan bebas korupsi.

“Karena tugas KPK memonitoring, kita memastikan sistem online terintegrasi Pemprovsu semuanya berjalan dengan baik. Ini juga sejalan dengan program nasional bagaimana meningkatkan pendapatan daerah yang tujuannya menyejahterakan rakyat,” kata Lili.

Kasatgas Wilayah I Korsupgah KPK, Juliawan, mengharapkan pada tahun 2020 kurikulum pendidikan antikorupsi bisa diimplementasikan. Sebab pendidikan antikorupsi harus diimplementasikan agar di masa depan kesadaran anti korupsi meningkat.(wol/aa/data2)

editor AUSTIN TUMENGKOL